Pj Gubernur Heru Tak Mau Keberadaan Rusun Sentra Mulia Jaya Bikin PPKS Minta Dibuatkan KTP DKI

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti keberadaan Rumah Susun (Rusun) Sentra Mulia Jaya yang baru diresmikan Menteri Sosial (Mensos) khusus untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Kemensos menempatkan para PPKS seperti pengemis hingga gelandangan di Rusun Sentra Mulia Jaya dengan hanya membayar biaya sewa Rp10 ribu per bulan.

Heru mengkhawatirkan rusun yang terletak di Kompleks RPTC Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini malah menjadi magnet para PPKS dari luar daerah masuk ke Jakarta. Ujungnya, mereka meminta untuk dibuatkan KTP menjadi warga DKI. Heru tak mau hal ini terjadi.

Hal ini disampaikan Heru saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Kemnedagri, dan Kemenkeu.

"Ibu Menteri Sosial meresmikan rumah susun untuk para penyandang atau yang tidak memiliki rumah layak, tinggal di jalan, lantas ditampung di rumah susun tersebut yang dibangun oleh PUPR dan membayar Rp10 ribu. Menurut saya, ini harus satu visi. Karena, jangan sampai rumah susun itu menjadi mesin pencetak mereka yang tinggal di situ menuntut menjadi KTP DKI," kata Heru di Balai Kota DKI, Senin, 10 April.

Heru mengungkapkan Pemprov DKI memiliki 17 jenis program bantuan sosial yang diberikan kepada warganya, mulai dari bantuan berbentuk kartu, pangan murah, bantuan ongkos transportasi, hingga insentif pajak.

Jika jumlah PPKS yang menjadi warga DKI semakin banyak karena tinggal di Rusun Sentra Mulia Jaya itu, Heru menyebut Pemprov DKI pun harus memasukkan mereka menjadi sasaran penerima bantuan sosial. Akibatnya, nilai anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk penyaluran bansos ikut membengkak.

"Jadi, begitu mereka ber-KTP DKI, kami wajib memberikan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, memberikan transportasi gratis, subsidi pangan, (total ada) 17 item (program). Di daerah lain tidak ada, hanya ada di DKI Jakarta," urai Heru.

"Sehingga, ketika kami tidak dipagari oleh aturan-aturan yang di-back up dengan pemerintah pusat, poin penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting menjadi terkendala," lanjutnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan Rusun Sentra Mulia Jaya pada Jumat, 31 Maret lalu. Rumah susun ini dibangun bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) agar dapat berpenghasilan dan mandiri.