Jokowi Minta Basuki Selesaikan Seluruh Tender di Kuartal I 2021

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melakukan percepatan tender paket pembangunan di tahun 2021. Tujuannya agar semua paket sudah ditenderkan dan ditandatangani kontraknya di kuartal I 2021.

"Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu, saya minta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan. Sehingga di kuartal I semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya," saat memberikan arahan dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari.

Kata Jokowi, percepatan tender sangat penting dilakukan dalam rangka menggerakan ekonomi nasional yang saat ini tertekan akibat pandemi COVID-19. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk harus bekerja lebih cepat lagi dalam merealisasikan pembangunan yang telah diprogramkan dalam APBN 2021.

"Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat maka kita memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Jokowi juga menyinggung pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada 2020. Ekonomi di kuartal II 2020 turun dengan cepat ke minus 5,32 persen, kemudian menjadi minus 3,49 persen di kuartal III 2020. Namun, ia menilai, meskipun minus, tetapi membaik.

"Kita berharap di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali," jelasnya.

Untuk mencapai pemulihan, kata Jokowi, kecepatan dalam bekerja menjadi kunci utama. Apalagi di masa pandemi ini, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Sehingga kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek padat karya dapat meringankan beban masyarakat.

"Sekali lagi kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja," tegasnya.

Meski begitu, Jokowi menekankan, Kementerian PUPR tidak boleh mengabaikan prinsip good governance, tetapi harus bekerja cepat dengan terobosan baru yang sederhana. Ia juga menginginkan proses pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan aturan dan transparan.

"Prosesnya harus benar sesuai aturan. Yang juga paling penting outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," tuturnya.