445 Titik di Bandung Taat Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Sekda: Yang Belum Patuh 74 Lokasi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan sebanyak 445 lokasi di Kota Bandung telah menaati Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ema menjelaskan, 445 lokasi yang telah mematuhi KTR tersebut, adalah dari 519 lokasi yang ditetapkan sebagai KTR. Data itu berdasarkan dari pemantauan melalui dashboard e-monev KTR dari Kementerian Kesehatan sejak Oktober 2022.

"Sebanyak 445 lokasi itu artinya senilai 85,74 persen telah mematuhi KTR. Sedangkan yang belum patuh KTR sebesar 74 lokasi atau 14,26 persen," kata Ema saat membuka Evaluasi Kunjungan Lapangan Dashboard E-Monev KTR Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Rabu 5 April, disitat Antara.

Kota Bandung, lanjut Ema, telah memiliki Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang KTR, sebagai payung hukum yang mengatur konsumsi rokok, baik dari aspek perlindungan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi masyarakat khususnya bagi generasi muda.

"Komitmen penegakan hukum dan aturan sudah ada. Tinggal bagaimana bisa sesempurna mungkin menegakkannya untuk menghadirkan Kota Bandung yang bebas asap rokok," ujarnya.

Untuk itu, kata Ema, Wali Kota Bandung telah memerintahkan perangkat daerah selaku tim pembina dan pengawasan KTR untuk melakukan pembinaan dan pemantauan kembali pada lokasi-lokasi yang tidak patuh KTR.

Ema juga meminta seluruh aparatur Pemerintah Kota Bandung memberi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar dengan tidak merokok di kawasan-kawasan KTR, juga diharapkan implementasi KTR di Kota Bandung dapat lebih optimal lagi.

"Saya harap para pimpinan di berbagai tingkatan melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Sekaligus memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran," ujarnya.

Kementerian Kesehatan dan WHO menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu lokus pelatihan aplikasi dan uji coba dashboard e-monev KTR. Sedangkan kota lainnya yaitu Kabupaten Klungkung, Kota Metro, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan DKI Jakarta.

Platform berbasis web online dan aplikasi seluler yang dikembangkan Kementerian Kesehatan dan WHO ini telah digunakan oleh tim Satgas KTR untuk memantau pelaksanaan KTR sejak dilakukan sosialisasi dan audiensi pada Oktober 2022 lalu sampai saat ini.