Koalisi Perubahan untuk Persatuan Resmi Terbentuk, PKS: Sudah Akad, Doakan Segera Deklarasi

JAKARTA - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 sudah resmi terbentuk. Pembentukan koalisi ini ditandai dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh NasDem, Demokrat, dan PKS. 

Namun, koalisi ini belum dideklarasikan secara resmi karena masih menunggu partai lain bergabung sekaligus mencari calon wakil presiden (cawapres), pendamping Anies. PKS berharap, secepatnya KPP bisa segera deklarasi. 

"Akad sudah, tinggal walimah, doakan bisa deklarasi segera," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu, 25 Maret. 

Mardani mengatakan, KPP sedang mencari momentum yang tepat untuk sekaligus mengumumkan paket capres dan cawapres 2024. 

"Termasuk dengan paket capres dan cawapresnya. Doakan lagi cari momen baik," lanjutnya.

Menurut Mardani, dengan ditekennya piagam deklarasi maka perjuangan ketiga parpol untuk mencalonkan Anies sudah di depan mata. Terlebih, koalisi ini sudah memenuhi syarat pencapresan atau presidential threshold 20 persen. 

"Piagam deklarasinya tegas dan jelas, jadi tinggal selangkah lagi. Piagam kerjasama ini satu fondasi yang kuat bagi politik yang sehat dan berkarakter. Kita ingin ada politik nilai dan politik transparan," kata anggota Komisi II DPR itu. 

 Sementara sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengungkapkan alasan pengumuman pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belum langsung dideklarasikan. Menurutnya, momen deklarasi akan dijadikan acara besar dengan sekaligus mengumumkan koalisi, calon presiden, serta calon wakil presiden 2024.

Selain masih mencari sosok pendamping Anies, Willy menyebut, KPP juga menunggu tambahan anggota baru sebelum deklarasi. Saat ini, kata dia, ketiga partai sedang menjajaki komunikasi dengan parpol lain.

“Kami membuka komunikasi dengan banyak partai. Tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung,” pungkas Willy di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret.