Parpol Pendukung Anies Pilih Nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, tapi Belum Deklarasi, Alasannya?

JAKARTA - Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diumumkan di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret, sore. Koalisi ini mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Nama Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) ini diumumkan oleh tim kecil yang diisi perwakilan ketiga parpol. Mereka juga menjelaskan alasan di balik pemilihan nama tersebut sekaligus alasan belum adanya deklarasi koalisi oleh para ketua umum (ketum). 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menjelaskan, terpilihnya nama KPP karena kesepakatan hasil diskusi tim kecil NasDem, Demokrat, dan PKS. Menurut dia, pihaknya berkomitmen bahwa pembentukan poros koalisi ini bertujuan membawa perubahan dalam kerangka persatuan, meski sempat ada opsi nama lain dari partainya.

"Itu berkembang dari hasil diskusi kita di tim kecil bersama capres (Anies Baswedan) juga. Kalau 'perubahan' ini perubahan untuk apa, ya ini perubahan untuk, ya, persatuan," ujar Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret. 

"Jadi karena memang kan sebetulnya ultimate kita supaya bagaimana kita ini berubah kepada yang lebih baik tapi dalam kerangka tetap bersatu. Ada juga ya masukan, 'Koalisi Perubahan untuk Kesejahteraan'. Ya dari PKS juga, 'Untuk Keadilan'," sambungnya.

Kemudian, lanjutnya, ada pula usulan nama lain juga datang dari Demokrat. Partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengusulkan nama Koalisi Perubahan ditambahkan kata 'damai'.

"Dari Demokrat, 'Koalisi Perubahan' ya kalau nggak salah ada 'damai'-nya. Atau 'lebih baik' kalau nggak salah," ungkapnya. 

Meski nama resmi koalisi adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun kata Sohibul, pihaknya mempersilakan publik tetap menyebutnya dengan Koalisi Perubahan.

"Sehingga juga kita tetap mempersilakan kalau publik mau menggunakan ini namanya 'Koalisi Perubahan' aja, silakan aja. Tapi resminya ada itu (untuk Persatuan)," katanya. 

Deklarasi akan jadi acara besar

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, alasan pengumuman pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belum langsung dideklarasikan. Menurutnya, momen deklarasi akan dijadikan acara besar dengan sekaligus mengumumkan koalisi, calon presiden, serta calon wakil presiden 2024.

Selain masih mencari sosok pendamping Anies, Willy menyebut, KPP juga menunggu tambahan anggota baru sebelum deklarasi. Saat ini, kata dia, ketiga partai sedang menjajaki komunikasi dengan parpol lain.

“Kami membuka komunikasi dengan banyak partai. Tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar, itu berharap ada partai lain yang bisa bergabung,” ungkap Willy di lokasi yang sama.

Willy menuturkan, parpol lain yang tak mencapai kesepakatan di dalam koalisinya bisa bergabung dengan KPP untuk sama-sama memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. 

“Intensitas komunikasi itulah yang menjadi ice breaker untuk terbentuknya koalisi yang jauh lebih besar,” kata Willy.

Adapun kesepakatan dalam piagam yang diambil di Jakarta pada 14 Februari 2023 itu berisikan enam poin. 

Pertama, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS telah menyatukan tekad, tujuan, dan langkah perjuangan dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kedua, ketiga partai telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden 2025-2029.

Ketiga, memberikan mandat penuh kepada Anies Rasyid Baswedan, untuk memilih calon wakil presiden dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan Pemilu 2024. 

Keempat, dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029.

Kelima, kepada calon presiden diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi guna membangun kerjasama dengan partai-partai yang kini memiliki kursi di parlemen untuk pada akhirnya dapat memperluas basis dukungan politik.

Keenam, untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk Sekretariat yang merupakan kelanjutan dari Tim Persiapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Tim Kecil).

"Itu yang menjadi enam poin di dalam piagam yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai," tambah Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya.