JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa seluruh prajurit TNI dan juga semua elemen yang terkait di dalamnya akan menerima vaksin COVID-19. Pernyataan itu dia lontarkan saat memberikan kata sambutan dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Istana Merdeka, Jakarta
“Saya akan melaksanakan vaksin COVID-19. Dalam kesempatan ini saya juga berharap kepada seluruh prajurit dan masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi ini agar terlepas dari bahaya COVID-19,” ujarnya, Rabu, 13 Januari.
Dalam kesempatan tersebut juga tampak beberapa pejabat tinggi negara yang turut hadir dalam proses vaksinasi tahap pertama ini, diantaranya adalah Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis. Tidak lupa juga Presiden Joko Widodo ikut menjadi orang pertama yang menerima vaksin ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan proses vaksinasi akan dilakukan mulai hari ini. Pada tahap pertama vaksin akan disuntikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Tanah Air, dengan totalnya mencapai 1,48 juta orang.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sertifikat Halal Vaksin Sinovac Sudah Terbit, Kemenag: Ayo Ikut Vaksinasi!
13 Januari 2021, 09:17
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berujar, vaksinasi tahap pertama memang harus diberikan kepada tenaga kesehatan. Sebab, mereka merupakan yang paling berpeluang besar terpapar virus ketika merawat pasien positif COVID-19.
"Tahapan ini bisa mulai besok Minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai. Di seluruh dunia tahapan ini sama kenapa diberikan ke nakes? Karena kriterianya diberikan ke orang-orang yang berisiko tinggi untuk terpapar," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, 12 Januari.
Setelah tahap pertama selesai, kata Budi, selanjutnya yang akan mendapatkan suntikan vaksin adalah petugas publik. Di mana, petugas publik ini adalah orang yang tugas sehari-harinya bertemu dengan banyak orang.
"Kita akan berikan ke 17,4 juta petugas publik. Nah ini agak berbeda dengan banyak negara lain, karena negara lain ada sebagian besar menaruh lansia dulu baru petugas publik dengan reason yang sama tadi. Bukan alasan ekonomi, bukan alasan politik bukan alasan sosial tapi lebih ke alasan kemanusiaan," tuturnya.
