Prediksi Musim Kemarau Kering, Pemprov Sumbar Antisipasi Kebakaran Hutan

PADANG - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengingatkan kabupaten dan kota di daerah itu harus siap mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dari 2022.

"Setiap instansi terkait di daerah harus menyiapkan langkah-langkah dan pendanaan terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus terulang apalagi sampai semakin luas," katanya dikutip ANTARA, Senin 13 Maret.

Ia mengatakan itu pada kegiatan Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tingkat Provinsi Sumbar 2023 di Pesisir Selatan.

Menurutnya selama ini persoalan pengendalian karhutla seringkali terhambat karena disebabkan masalah klasik yaitu tidak tersedianya anggaran, karena itu perlu disiasati sedari awal.

"Ini perlu kami ingatkan, agar operasional pengendalian Karhutla tidak terabaikan karena alasan klasik seperti tidak tersedianya anggaran yang cukup. Ke depan hal yang sama jangan terulang kembali," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi khusus penanggulangan karhutla pada tanggal 20 Januari 2023 di Jakarta, disebutkan bahwa kasus karhutla di Sumbar selama tahun 2022 mengalami peningkatan tajam.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumbar selama 2022 tercatat seluas 9.832 hektar. Hal tersebut menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Sumatera.

Dari data tersebut, didapati bahwa Kabupaten yang mengalami karhutla terluas adalah Kabupaten Pesisir selatan, Solok, Pasaman dan Pasaman Barat.

"Sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah, maka hari ini kita menggelar kegiatan apel siaga karhutla, kita pastikan agar semua pihak terkait paham dan bisa menyiapkan solusi," ujarnya.

Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan prediksi BMKG bahwa tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan karhutla seperti tahun 2019. Penurunan potensi hujan tersebut, akan menyebabkan peningkatan kerawanan karhutla.

Ia meminta khususnya untuk Satgas Dalkarhutla Provinsi dan Brigade Dalkarhutla KPH, TNI, POLRI, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim reaksi cepat dari perusahaan serta stakeholder lainnya agar meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sesuai dengan amanat Inpres No. 3 Tahun 2020.