JAYAPURA - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyebutkan, pihaknya siap mengalokasikan anggaran bencana yang lebih besar.
Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait memperbesar alokasi anggaran bencana sehingga penanganan jika terjadi musibah bisa lebih maksimal.
"Alokasinya nanti akan kami bahas pada rapat paripurna APBD Perubahan 2023 pada pertengahan tahun," katanya di Jayapura dilansir ANTARA, Senin, 6 Maret.
Menurut Ridwan, memang sangat penting untuk dikaji kembali alokasi penanganan bencana tersebut agar bisa meminimalisir korban.
"Saat ini kami sedang jalan apa adanya, diharapkan satu atau dua bulan ini bisa dibahas lagi mengenai alokasi anggaran bencana itu," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menganggarkan dana bersama terutama jika daerah tersebut rawan bencana.
BACA JUGA:
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JI-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (2/3).
"Yang paling penting lagi siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak tidak ada anggarannya.' Atau ada yang menyampaikan anggarannya kecil sekali padahal jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa, erupsi gunung," kata Presiden Jokowi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia menempati negara tiga teratas paling rawan terjadi bencana.
Ia menjelaskan perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis, termasuk Indonesia yang meningkat 81 persen kejadian bencana dari 1.945 bencana pada 2010, menjadi 3.544 kejadian pada 2022.
Karena itu, Presiden Jokowi meminta kesiagaan dan kewaspadaan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai kunci dalam menghadapi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.