PAPUA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mewacanakan survei terhadap masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengatakan, jika terealisasi, ini kali pertama Bumi Cenderawasih melakukan survei pendengaran. Upaya itu untuk tindakan pendeteksian sejak dini.
“Untuk itu sangat penting dilakukan survei terlebih dahulu sehingga nantinya bantuan-bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran,” katanya di Jayapura, Papua, Minggu 5 Maret, disitat Antara.
Dia menjelaskan, memang gangguan pendengaran kini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga di daerah juga akan tetap menjalankan arahan-arahan dan kebijakan yang dilakukan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan pemeriksaan dini jika mengalami gangguan pendengaran. Karena dengan begitu dapat memberi kesempatan bagi penyandang gangguan pendengaran untuk memperoleh kembali fungsi-fungsi pendengaran,” tuturnya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti mengatakan World Report On Hearing 2021 melaporkan, sekitar 1,5 miliar penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, sebanyak 430 juta orang di antaranya memerlukan layanan rehabilitasi untuk gangguan pendengaran bilateral yang dialami.
“Tanpa penanggulangan yang intensif, diperkirakan sekitar 2,5 miliar penduduk dunia akan mengalami gangguan pendengaran pada 2050. Sekitar 700 juta orang diperkirakan membutuhkan rehabilitasi dan alat bantu dengar,” katanya.
Robby menambahkan, saat ini pihaknya fokus pada penyakit yang tidak menular atau PTM tapi angka kematiannya tinggi di Tanah Air, termasuk dunia. Adapun di antaranya penyakit kardiovaskular, diabetes, kolestrol, asam urat, hingga jantung.
“Kami masih fokus dengan PTM karena berdasarkan data penyakit ini cukup banyak membunuh Orang Asli Papua (OAP),” tandasnya.