Sentuh Langsung Kebutuhan Masyarakat, DPR Apresiasi Program ATENSI dan PENA Kemensos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat memimpin pertemuan dengan Sekjen Kemensos, Kepala Badan BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Jumat (17/2/2023) (DPR)

Bagikan:

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Hal itu dikatakan Komisi VIII DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 17 Februari.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik selaku ketua tim kunker mengatakan program ATENSI dan PENA yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan melalui pemberdayaan masyarakat.  

"Bantuan ATENSI yang diberikan sudah berdasarkan hasil asesmen ke penerimanya langsung, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kami akan dukung terus upaya baik Kemensos," terang Moekhlas Sidik dalam keterangannya, Senin 20 Februari.

Adapun diketahui komisi VIII DPR RI dan Kemensos telah memberikan bantuan sebesar Rp 827.569.000 dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, asistensi rehabilitasi sosial dan bantuan sembako.

Ditempat yang sama, Sekjen Kemensos Harry Hikmat, menerangkan, bantuan ATENSI seperti alat bantu aksesibilitas (kursi roda, walker, kruk) serta bantuan paket sembako juga turut diberikan untuk warga Balikpapan.

Berbagai bantuan logistik kesiapsiagaan bencana juga turut diserahkan, dan sebagai langkah mitigasi bencana, Kemensos juga telah mendirikan 4 lumbung sosial dan 10 titik Kampung Siaga Bencana (KSB) di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain bantuan ATENSI, bantuan Program PENA untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri sudah terealisasi seluruhnya kepada 12 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.

"Dengan adanya program PENA diharapkan dapat mendorong kemandirian para penerima manfaat melalui pemberdayaan dan juga menjadi orientasi baru dari Kementerian Sosial, agar masyarakat tidak bertumpu pada bantuan secara terus-menerus," pungkas Harry.