JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyarankan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk tidak sibuk melakukan blusukan. Hal paling krusial yang menunggu Risma adalah keberanian bersih-bersih internal kementerian yang dipimpin.
"Intinya pembenahan struktural, dibikin ramping. Orang-orang yang tidak komit ya diganti, yang korup, misalnya Dirjen diganti. Selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi antara Kemensos di tingkat pusat dan daerah. Itu yang paling mendesak," jelas Trubus kepada VOI saat dihubungi, Rabu, 6 Januari.
Pembenahan selanjutnya mengenai sasaran bantuan sosial atau program reguler yang dibuat Kemensos, seperti, PKH, BPNT, PBI-JK. Apalagi menurut temuan KPK, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbarui.
"Jadi memang datanya tidak sinkron. Ada orang yang menerima (Bantuan) double atau ada yang terdaftar tetapi tidak menerima. Jadi sebaiknya perhatikan hal itu dulu," terang Trubus.
BACA JUGA:
-https://voi.id/berita/25411/taktik-blusukan-mensos-risma-bawa-misi-khusus-dari-pdip-sambut-pilkada
-https://voi.id/berita/25424/bila-kinerja-buruk-strategi-blusukan-mensos-risma-timbulkan-resistensi-publik
-https://voi.id/berita/25541/pemprov-dki-kehilangan-jejak-pemulung-punya-hp-yang-ditemui-risma-di-thamrin
Selanjutnya perhatian kepada penerima bantuan yang disalurkan Kemensos lewat PT POS. Berhubung saat ini adalah pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang menaati protokol 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak), maka format bantuan perlu dipikirkan lagi.
"Jadi orang kalau mau mengambil bantuan tunai di PT POS kan berbondong-bondong, berkerumun. Percuma PSBB kalau hal itu tidak diperhatikan. Maksud saya itu harus dibenahi," terang Trubus.
