Bagikan:

JAKARTA - Tri Rismaharini (Risma) sedang menjadi sorotan karena aksi blusukannya di Ibu Kota sebagai menteri sosial. Mantan Wali Kota Surabaya ini aktif menyambangi orang yang tinggal di kolong jembatan juga menemui gelandangan di kawasan Sudirman-MH Thamrin. 

Aksi blusukan Risma ditanggapi beragam, PKS salah satunya. Yang perlu ditunggu publik bagi PKS adalah blusukan Risma ke setiap wilayah di Indonesia. 

"Pertama tentu semua menteri yang bekerja perlu diapresiasi. Bu Risma jika sudah blusukan bagus. Dan karena beliau Menteri Sosial untuk seluruh NKRI, kita tunggu aksi blusukannya di provinsi atau daerah lain," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dihubungi VOI.

Menurut Mardani, sungguh tidak adil bila komposisi blusukan Risma hanya berfokus di Jakarta. Sebagai negara yang luas, aksi serupa juga perlu dilakukan di wilayah lain. Namun demikian, anggota Komisi II DPR ini yakin, Risma akan blusukan di daerah-daerah lain. 

"Jadi tidak adil kalau kebanyakan di DKI. Tapi kan saya yakin akan ke daerah lain juga. Kasih kesempatan semua menteri, baru 100 hari kerja, baru kita nilai bersama," terang Mardani. 

Nah ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memposting foto Mensos Risma di akun Instagramnya aniesbaswedan. Lewat postingannya, Anies berbicara soal kolaborasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

“Pemerintah hadir meringankan beban keluarga yang terdampak berat dari krisis pandemi ini melalui berbagai bantuan sosial,” kata Anies dikutip VOI, Rabu, 6 Januari.

Pemprov DKI Jakarta menurutnya berkolaborasi dengan pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat menyediakan tiga jenis program bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Penyaluran bantuan sosial se-Indonesia ini dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, dan dihadiri secara virtual oleh seluruh Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia, tadi pagi,” sambung Anies.

Anies berharap bansos ini dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tepat. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga.

Dalam penjelasannya, Anies memaparkan proses penyaluran jenis bantuan sosial yang bekerja sama dengan pemerintah pusat:

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), penyalurannya akan dilakukan melalui rekening BNI. Bantuan PKH ini akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD.

Kemudian Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000,- per bulan per KK. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI, mulai Januari s.d Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong.

“Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021,” papar Anies.