Bagikan:

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut angka ekspor impor tetap stabil. Sekalipun pemerintah Indonesia baru saja memutuskan untuk memberlakukan pembatasan impor barang dari China, di tengah mewabahnya virus corona. 

"Yang perlu diketahui publik adalah di pelabuhan tidak ada penurunan ekspor impor, semua masih berjalan baik," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Februari.

Dia mengatakan pemerintah memang melakukan pembatasan impor untuk hewan hidup tapi untuk barang lain, seperti elektronik dari China tetap diperbolehkan masuk. "Untuk barang, mesin, makanan, dan lain-lain boleh," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Adita Irawati kembali menegaskan pembatasan impor yang dimaksud oleh pemerintah adalah impor hewan hidup. Sehingga tak ada pengurangan jumlah kargo yang masuk di pelabuhan.

"Tidak (ada pengurangan) karena kargo memang tidak dilarang, kecuali hewan hidup. Kalau yang lain masih berjalan seperti biasa," kata Adita.

Dirinya juga menegaskan pencegahan terkait virus corona saat ini sudah maksimal di pelabuhan dan ada karantina bagi barang impor yang masuk. "Kita kan juga kerjasama dengan kesehatan pelabuhan, KKP. Jadi setiap ada suspect selalu treatmentnya ya harus masuk karantina. Jadi pencegahannya kita sudah maksimal," ungkap staf khusus Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Diberitakan sebelumnya, terkait pembatasan impor tersebut, pemerintah China pun bereaksi. Duta Besar (Dubes) China, Xiao Qian menilai tindakan berlebihan seperti pembatasan impor dan pembatalan penerbangan dari dan menuju negaranya tak perlu dilakukan meski ada penyebaran virus corona.

"Menurut kami dalam situasi ini kita harus tenang, tidak perlu terlalu over react (berlebihan) dan memberi dampak negatif bagi perdagangan, investasi, dan pergerakan orang," kata Xiao kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 Februari sambil menambahkan sikap berlebih ini dianggap tak tepat mengingat belum ada bukti jika virus corona bisa menyebar lewat barang-barang impor.

Sehingga ke depan, pemerintah Indonesia diminta mengkaji lagi kebijakan pembatasan yang mereka tetapkan. Mengingat, bukan tak mungkin akibat pembatasan impor dan pembatalan penerbangan justru membuat hubungan diplomatik antar dua negara berpotensi negatif.

"Tindakan itu akan merugikan hubungan dagang antara kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara," ujar dia.