Masyarakat Mulai Abai Protokol Kesehatan, Jokowi ke Gubernur: Kita Harus Kerja Keras, Kerja Mati-matian

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perihal menurunnya angka kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta.

"Dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat berkurang. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ini berkurang," kata Jokowi dalam rapat tersebut seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 Januari.

Sehingga dia meminta para gubernur yang hadir dalam rapat tersebut menaruh perhatian lebih pada masalah penurunan disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kejadian yang terjadi sejumlah negara lain seperti Jepang, Inggris, dan Thailan yang harus melakukan karantina wilayah atau lockdown karena adanya peningkatan kasus justru terjadi di Tanah Air.

"Oleh sebab itu, kita harus kerja keras, kerja mati-matian agar 3T dan 3M bisa dilakukan di lapangan, sekali lagi di lapangan," tegasnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan strategi pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini masih tetap sama yaitu berfokus pada urusan penanganan kesehatan, masalah perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Hanya saja, untuk melakukan ini apalagi di bagian pemulihan ekonomi semua semua pihak harus bekerja lebih keras lagi dalam menangani masalah penularan virus.

"Kunci bagi pemulihan ekonomi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras dalam rangka menghentikan dan mengendalikan COVID-19," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, perihal penurunan kedisiplinan protokol kesehatan ini juga telah disinggung oleh Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Dirinya bahkan meminta semua pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk mengaktifkan kembali posko COVID-19 di semua tingkatan, mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan.

"Mohon berkenan Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota, dan juga Gubernur untuk bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan. Syukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW," kata Doni dalam keterangannya, Selasa, 5 Januari.

Doni menyebut adanya penurunan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan 3M seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.

Berdasarkan hasil monitoring lapangan dan aplikasi Bersatu Lawan COVID-19, diketahui bahwa hanya 20,6 persen masyarakat yang patuh dalam memakai masker dan 16,9 yang patuh dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Data ini diakumulasi per tanggal 27 Desember 2020, dari 512 kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan terhadap ratusan juta orang dari ribuan pelapor.