JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta Menteri Sosial Tri Rismaharani untuk konisten menerapkan aksi blusukan. Jangan sampai pola ini mengikuti calon pejabat atau politisi tertentu yang hendak maju dalam kontestasi politik.
"Jadi ini hanya musiman menjelang Pilkada, misalnya. Musiman untuk memompa elektabilitas, musiman mengambil empati rakyat untuk kepentingan jangka pendek, ini masalahnya! Jadi itu yang negatif dari pemimpin-pemimpin kita," terang Pangi kepada VOI di Jakarta, Rabu, 6 Januari.
Pola blusukan seperti ini, menurut Ipang, sudah pernah dilakukan oleh Joko Widodo kala maju sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Atau saat Pilpres 2020 lalu, dimana Jokowi masih 'setia' dengan strategi ini.
BACA JUGA:
Hanya saja terdapat inkonsistensi dari pola blusukan. Menurut Ipang, setelah menjadi Presiden, Jokowi jarang melakukan blusukan. Hal ini pula yang membuat publik menganggap blusukan sebagai pola lama atau hanya seremonial semata.
"Awal-awal ketika mau jadi presiden blusukan, masuk got, naik bajaj, temui pedagang. Tetapi setelah jadi presiden sulit. Apakah ini karena protokol kepresidenan? Ya intinya tidak konsisten, itu sulitnya pejabat kita," terang Ipang.
Secara umum, citra seorang pemimpin yang turun langsung mendengarkan keluhan rakyatnya adalah hal positif. Dia tidak hanya mendengarkan laporan dari bawahan saja tetapi mengetahui dengan pasti apa kebutuhan masyarakatnya.
"Saya pikir ini baik dan suri keteladanan bagi semua," terang Ipang.
