JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di kawasan Sudirman-Thamrin adalah sesuatu yang janggal. Selama ini, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Sudirman-Thamrin jarang ditemui.
Bila blusukan tersebut adalah sebuah skenario politik, maka mantan Wali Kota Surabaya secara tidak langsung telah melecehkan Dinas Sosial DKI Jakarta.
"Masa di Sudirman sama Thamrin tiba-tiba banyak pengemis? Kan gitu! Itu pengemis dari mana, selama ini kan enggak pernah ada itu. Itu sama saja menampar atau melecehkan Dinas Sosial DKI yang selama ini sudah mati-matian," jelas Trubus saat dihubungi VOI di Jakarta, Kamis, 7 Januari.
Dia menjelaskan, warga DKI juga sudah tidak bisa diperdaya dengan taktik blusukan seperti itu. Dari Joko Widodo (Jokowi) hingga Anies Baswedan, terbukti janji-janji selama blusukan tidak terealisasi.
Di DKI Jakarta misalnya janji rumah dengan down payment (DP) Rp0 atau program OkeOce yang menjadi jualan kampanye Anies baswedan-Sandiaga Uno saat maju di Pilkada DKI. Atau, lanjut Trubus, janji Jokowi mengenai pembangunan waduk hingga pembuatan gorong-gorong mengantisipasi banjir Jakarta.
"Masyarakat sudah pintar, enggak bisa diakalain. (Kalau benar) itu kan pencitraan," tegas Trubus.
Pemprov DKI Jakarta, menurut Trubus tidak perlu reaktif menanggapi blusukan Risma ini karena banyak pekerjaan yang menanti di depan. Salah satunya adalah memastikan penyaluran bantuan dana sosial (Bansos) secara tepat. Bila perlu, Pemprov mengawal penyaluran dana tersebut sampai ke rumah masyarakat.
"Supaya jangan dipotong, tepat sasaran. Itu yang penting banget apalagi saat ini masyarakat masih menghadapi pandemi COVID-19. Bantuan sebesar apapun akan sangat bermanfaat bagi mereka," terang Trubus.
Terkait
