Amerika Serikat Longgarkan Pembatasan Suriah untuk Mendukung Aliran Bantuan Gempa Bumi Turki

JAKARTA - Sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah tidak akan menghalangi penyelamatan nyawa setelah gempa bumi yang mengguncang Suriah dan Turki, Departemen Keuangan AS berjanji sambil melonggarkan pembatasan untuk memungkinkan upaya bantuan baru dan menjanjikan 85 juta dolar AS dalam bantuan kemanusiaan.

Itu terjadi setelah beberapa orang di Suriah mengklaim, sanksi AS menghambat upaya bantuan setelah gempa bumi.

Diketahui, korban tewas akibat gempa tembus 21.000 jiwa pada Jumat pagi, saat harapan untuk menemukan lebih banyak orang hidup di puing-puing bangunan yang runtuh semakin memudar.

Pengumuman bantuan datang setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Hari Kamis melalui telepon, untuk membahas kebutuhan sekutu NATO itu.

"Kami bangga bergabung dengan upaya global untuk membantu Turki seperti halnya Turki yang sering menyumbangkan ahli penyelamat kemanusiaannya sendiri ke banyak negara lain di masa lalu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, melansir The National News 10 Februari.

Departemen Keuangan kemudian mengumumkan pencabutan sementara beberapa sanksi terkait Suriah.

"Belasungkawa terdalam kami sampaikan kepada rakyat Turki dan Suriah atas hilangnya nyawa dan kehancuran yang tragis setelah gempa bumi dahsyat," kata Wally Adeyemo, Wakil Menteri Keuangan.

"Ketika sekutu internasional dan mitra kemanusiaan bergerak untuk membantu mereka yang terkena dampak, saya ingin memperjelas bahwa sanksi AS di Suriah tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah," sebutnya.

"Sementara program sanksi AS sudah berisi pengecualian yang kuat untuk upaya kemanusiaan, hari ini Departemen Keuangan mengeluarkan Lisensi Umum untuk mengesahkan upaya bantuan gempa sehingga mereka yang memberikan bantuan dapat fokus pada apa yang paling dibutuhkan: menyelamatkan nyawa dan membangun kembali," tandasnya.

Lisensi Umum Suriah Departemen Keuangan AS, mengesahkan upaya bantuan gempa yang dilarang oleh peraturan sanksi selama 180 hari.

Selain itu, program sanksi AS tidak ditujukan untuk bantuan kemanusiaan yang sah, termasuk upaya bantuan bencana gempa bumi, kata Departemen Keuangan.

Sebelumnya, AS telah mengirim tim penyelamat ke Turki dan telah menyumbangkan pemecah beton, generator, sistem pemurnian air, dan helikopter, kata para pejabat pada Kamis.

Sedangkan paket bantuan AS akan dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan dikirim ke mitra di negara tersebut.

"USAID menyediakan makanan darurat dan tempat berlindung bagi pengungsi dan orang-orang yang baru terlantar, persediaan musim dingin untuk membantu keluarga melawan cuaca dingin, layanan kesehatan kritis untuk memberikan dukungan trauma, air minum yang aman untuk mencegah penyakit, dan bantuan kebersihan dan sanitasi untuk menjaga orang tetap aman dan sehat," kata agensi itu.

Konvoi bantuan sebelumnya pada Kamis mencapai Suriah barat laut yang dikuasai pemberontak untuk pertama kalinya sejak gempa, melalui satu-satunya penyeberangan perbatasan yang terbuka, Bab Al Hawa di sisi Turki.

USAID mengatakan, tim penyelamat difokuskan pada Adiyaman yang terkena dampak parah, sebuah kota di tenggara Turki, mencari korban selamat dengan anjing, kamera, dan alat pendengar.

Menyusul kerusakan besar pada jalan dan jembatan, militer AS telah mengirim helikopter Black Hawk dan Chinook untuk mentransfer pasokan, katanya.

Pada Hari Selasa, Presiden Bulan Sabit Merah Arab Suriah mendesak AS untuk mencabut sanksi ekonomi yang dikatakan menghambat operasi penyelamatan serta bantuan di negara itu.

Tetapi, Pemerintah AS mengatakan beberapa izin umum yang sudah ada mengizinkan sebagian besar kegiatan untuk mendukung bantuan kemanusiaan, termasuk di wilayah yang dikuasai rezim, oleh PBB, pemerintah AS, dan beberapa LSM.

"Sementara keringanan sanksi saja tidak dapat membalikkan tantangan struktural yang telah berlangsung lama dan taktik brutal rezim (Presiden Bashar al-) Assad, hal itu dapat memastikan bahwa sanksi tidak menghambat bantuan penyelamatan jiwa yang diperlukan setelah bencana ini," sebut Departemen Keuangan.