Trump Bisa Dipenjara Lima Tahun karena Upayanya Pengaruhi Hasil Pilpres

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi melanggar Undang-Undang Federal As dan Undang-Undang Negara Bagian Georgia. Ini terkait bocornya rekaman percakapan telepon antara Trump dengan Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger, tentang perubahan hasil Pilpres AS di Georgia.

Trump ingin dilakukan penghitungan ulang hasil Pilpres AS di Georgia. Ia ingin mendapatkan hasil 11.780 suara. Sementara hasil perolehan suara Pilpres AS di sana setelah dilakukan audit dan hitung ulang, tetap memenangkan Joe Biden dengan raihan 11.779 suara.

Melansir euronews Selasa 5 Januari, jurnalis Ray Suarez menilai rekaman yang mengejutkan ini berpotensi menyebabkan Trump menghadapi dakwaan dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. 

Salah satu hukum yang berpotensi dilanggar oleh Trump adalah Undang-Undang Negara Bagian Georgia yang melarang permintaan kriminal untuk melakukan pelanggaran yang bisa memengaruhi Pemilu. 

Kata ahli hukum

Dikutip dari Reuters, Undang-Undang tersebut melarang seseorang untuk dengan sengaja meminta, memerintahkan atau mencoba membuat orang lain terlibat dalam penipuan hasil Pemilu. 

Sementara dalam Undang-Undang Federal AS, juga melarang setiap upaya untuk mengubah atau menipu masyarakat dari proses pemilihan yang dilaksanakan secara adil dan tidak memihak. Sejumlah ahli hukum menilai Trump mungkin telah melanggar salah satu atau kedua Undang-Undang ini.

"Panggilan telepon itu adalah pelanggaran pidana federal yang mencolok. Tampaknya Trump menggunakan ancaman untuk mendorong Raffensperger mengubah hasil penghitungan suara yang sah," kata Profesor Jessica Levinson dari Loyola Law School.

Terpisah, Profesor Hukum Universitas Negeri Georgia Anthony Michael Kreis mengatakan, kunci permasalahan ini terletak pada pertanyaan, apakah Trump benar-benar meminta Raffensperger memalsukan perolehan sura atau hanya menyampaikan pendapatnya mengenai hasil Pilpres As.

"Permintaan Trump untuk menemukan sejumlah suara tertentu untuk membuat perolehan suaranya mengungguli Biden, menunjukkan Trump mencoba mengubah hasil Pilpres AS disertai mengancam Raffensperger jika ia tidak membantunya," jelas Kreis.

Sengitnya permasalahan ini dapat dimaklumi, karena Georgia menjadi negara bagian penting dalam Pilpres AS. Dalam Pilpres AS tahun 2016, Donald Trump menang di Georgia.

"Adalah ilegal menurut hukum federal dan Undang-Undang Georgia untuk meminta menipu hasil Pemilu. Dan tuntutan terhadap pejabat Pemilu untuk menemukan suara untuknya (Trump) merupakan ancaman berat," jelas Profesor Hukum Universitas Duke yang juga mantan Jaksa Federal Lisa Kern Griffin.

"Mencoba mengubah hasil perhitungan suara di luar hasil perhitungan resmi, setelah pengadilan menolak pengajuan tuntutan pasca pemilihan, merupakan hal yang serius dalalam hukum federal dan negara bagian," terang Profesor Hukum Universitas Negeri Florida Michael Morley.