Berkaca Negara dengan Indeks Keterbukaan Tinggi, Menteri Suharso Sebut Open Government Indonesia Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan, tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi atau Open Government Indonesia (OGI) dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.

OGI diketahui merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

“Kalau keterbukaan itu bisa benar-benar jelas, maka kita bisa membuktikan bahwa pemerintah itu berjalan dengan bersih dan baik, jadi bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan seterusnya. Ujungnya, kita bisa melakukan pencegahan korupsi sedemikian rupa dengan tidak perlu banyak korban-korban yang bertumbangan karena ketidakterbukaan itu,” ucapnya dalam doorstop pascapeluncuran "Rencana Aksi Nasional OGI VII" di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 7 Februari, disitat Antara.

Misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) memiliki platform e-Katalog yang sudah menyimpan 2,4 juta produk hingga akhir tahun 2022.

Aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan itu diharapkan dapat terus berkembang, sehingga semua orang memiliki akses menjual barang maupun jasa ke pemerintah.

“Pemerintah juga membuka diri apa saja yang sebenarnya yang diperlukan (terkait pelbagai komoditas yang dibutuhkan guna dipenuhi di dalam platform e-Katalog LKPP),” ungkap Suharso.

Selain itu, Indonesia disebut sedang menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama untuk memberikan akses kepada masyarakat memperoleh berbagai data terkait pembangunan.

Nantinya, SPBE akan mengintegrasikan seluruh data pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kalau kita lihat negara-negara dengan indeks keterbukaan yang jauh lebih baik (dibanding Indonesia), dikarenakan seluruh instrumennya dimungkinkan ada. Kita sedang membangun itu, misalnya dalam bidang infrastruktur kita sedang menyiapkan pusat data indonesia, cloud indonesia. Lama-lama berat juga seperti LKPP yang menyimpan data 2,5 juta produk (dalam bentuk digital) dan kalau bertambah, maka perlu infrastruktur (digital) yang lebih kuat,” ujar Suharso.

Sejak tahun 2011, Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan Open Government Partnership (OGP) dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia dan menjalankan keanggotaannya dalam OGP, pemerintah Indonesia pada tahun 2021 membentuk Sekretariat Nasional OGI.

Sejak saat itu, keikutsertaan Indonesia dalam OGP dianggap telah berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan meraih berbagai penghargaan dalam hal keterbukaan pemerintah, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.