Pengamat: TNI Harus Selidiki Sandi Glider di Selayar, Patut Diduga Indonesia Jadi Target Pengintaian

JAKARTA - Pengamat politik, pertahanan dan keamanan Universitas Muhammadiyah, Arqam Azikin mengatakan penyelidikan terhadap sandi pesan dalam rangkaian temuan glider di perairan Indonesia harus dilakukan dengan cepat. Sebelumnya, ada sejumlah temuan glider, termasuk yang terakhir di sekitar perairan Selayar.

"Apabila tidak ada cap milik TNI di benda tersebut, berarti benda itu dipastikan punya lembaga dari luar negara kita, dan diperlukan kerja cepat menyelidiki isi "sandi pesan" apa yang di dalam rangkaian alatnya," kata Arqam di Makassar, Senin, 4 Januari.

Arqam mengatakan, sudah sangat tepat Panglima TNI langsung memerintahkan jajarannya membawa alat mirip rudal tersebut di bawah ke Mabes TNI untuk meneliti benda tersebut lebih lanjut.

Mengenai dugaan benda itu milik China atau Amerika Serikat (AS), Arqam mengatakan, di situlah perlu penyelidikan TNI secara tepat dalam mengklarifikasi data-data awal yang ada pada benda itu.

Pasalnya, AS mempunyai pemantau satelit di wilayah Timur Indonesia serta China memiliki kepentingan pada gejolak di laut China Selatan dengan AS.

"Benda milik lembaga dari luar negara kita , mesti diselidiki secara mendalam dengan beberapa pertanyaan, mengapa bisa masuk ke perairan Selayar? Apakah pernah terdeteksi oleh radar AL?" katanya.

Dia mengatakan, apabila tidak terdeteksi "radar keamanan" wilayah laut Indonesia, berarti sudah menunjukkan kerawanan dan bahaya bagi "penyusupan mata-mata" dengan memakai "drone laut" memasuki perairan Indonesia.

Ciri mencurigakan

Menurut dia, dengan ciri-ciri yang ada pada benda itu, patut dicurigai ada “penyusupan operasi pengintaian” di sekitar perairan wilayah Indonesia, untuk melakukan perekaman situasi, sumber daya alam, dan posisi kekuatan penjagaan yang intens dilakukan TNI AL.

"Ini sudah kejadian ketiga kalinya ditemukan di wilayah perairan kita, maka segenap pasukan elit AL agar meningkatkan kewaspadaan dalam menangkal ancaman pertahanan negara di lokasi strategis yang rawan 'operasi pengintaian' di wilayah Laut dari pihak manapun," ujarnya.

Jadi sudah sepatutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera ke Komisi I DPR RI menjelaskan agar polemik "drone laut" agar tidak menyebar di masyarakat dengan persepsi berbeda-beda.

Sementara mengenai tanggapan penemuan itu dari pihak Danlantamal VI Makassar, Kadispen Lantamal Kapten Laut (KH) Suparman Sulo mengatakan, semuanya sudah diserahkan ke pihak Mabes AL untuk memberikan keterangan.