Prevalensi Masih di Angka 21,6, Wapres Setuju Stunting Ditekan Lewat Program Cadangan Pangan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung program cadangan pangan sebagai solusi mengatasi kekerdilan atau stunting pada anak di Indonesia.

"Saya setuju sekali penanganan stunting itu menggunakan cadangan pangan yang kita punya," kata Wapres saat bertemu jajaran Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat 3 Februari.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di 2024 menjadi 14 persen, sehingga perlu upaya percepatan pengentasan stunting, termasuk melalui peningkatan cadangan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan saat ini Pemerintah mendorong peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani. Hal itu sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting.

"Sekarang, Pemerintah mendorong protein hewani dan itu juga sekaligus mendorong peternakan kita tumbuh," ungkapnya.

Sebagai upaya mendukung komponen cadangan makanan tersebut, dia menekankan perlunya diversifikasi pangan sebagai upaya mengelola kebutuhan pangan.

"Diversifikasi pangan itu memang harus kita galakkan," tuturnya.

Terkait isu reforma agraria, Wapres menegaskan Pemerintah memastikan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (TPPKA-PKRA) terus bekerja secara aktif dan menindaklanjuti persoalan yang muncul sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

"Pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan reforma agraria dengan membagi tanah-tanah yang memang tidak dimanfaatkan. Jangan sampai lahan kita tidak termanfaatkan. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah melakukan redistribusi lahan melalui reforma agraria," jelasnya.

Dia juga menyampaikan harapannya agar DPP SPI dapat meningkatkan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan petani di Tanah Air.

"Saya berharap memang SPI mengambil peran untuk pendidikan petani," kata Wapres.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI Henry Saragih mengatakan pihaknya akan terus mendukung upaya Pemerintah dalam kemajuan pangan Indonesia, khususnya bidang pengembangan kedaulatan pangan dalam negeri.

"Kegiatan-kegiatan utama adalah untuk reforma agraria dan kedaulatan pangan. Alhamdulillah, sesuai dengan program Pemerintah, sampai dengan sekarang menjadi prioritas dan memang kami usulkan agar kedaulatan pangan dan reforma agraria ini dibangun di negeri kita," kata Henry.

SPI merupakan organisasi yang berdiri sejak 1998 dan tersebar di 25 provinsi. SPI beranggotakan petani kecil, petani tak bertanah, buruh tani, dan masyarakat pedesaan. Organisasi itu bergerak di bidang kedaulatan pangan, reforma agraria pertanian agroekologi, koperasi petani, dan hak asasi petani.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut ialah Sekretaris Umum DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah, Ketua DPP SPI Ali Fahmi, Ketua DPP SPI Angga Hermanda, Sekretaris Majelis Nasional DPP SPI Muhammad Harris Putra, dan Ketua DPP SPI sekaligus Anggota Koordinator Gerakan Petani Dunia (La Via Campesina) Zainal Arifin Fuat).

Dalam pertemuan itu, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Muhammad Imam Azis.