Moeldoko Dorong Kerja Sama dengan Yayasan Asal Jepang dalam Pendidikan untuk Difabel

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) Dr Moeldoko menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkomitmen mendukung program strategis nasional Indonesia. Termasuk salah satunya, di bidang pendidikan khusus difabel.

Pada Selasa 31 Januari, sejumlah perwakilan dari Nippon Donation Foundation, yayasan yang memiliki kepedulian pada isu perdamaian dan pendidikan difabel asal Jepang, datang menemui Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Donasi Pendidikan

Pada pertemuan tersebut, pendiri yayasan Nippon Donation Foundation, Yuma Muranushi, menyatakan kepeduliannya kepada pemajuan pendidikan anak-anak dunia. Yayasan ini pun sudah melakukan donasi untuk pemajuan pendidikan di Yogyakarta, Surabaya dan beberapa kota di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa program seperti kartu Indonesia Pintar dan program Kartu Pra Kerja yang menjamin generasi muda Indonesia punya masa depan yang baik. Tapi kami juga menyambut baik dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang punya semangat yang baik untuk berkontribusi pada pendidikan Indonesia," kata Moeldoko.

Tidak hanya itu, Moeldoko pun berharap melalui potensi kolaborasi dengan pihak Jepang yang ada, peserta didik difabel bisa diberikan transfer pengetahuan di bidang teknologi, desain grafis dan pop culture.

"Jepang terkenal dengan pop culture Manga dan Anime. Banyak sekali anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak difabel, yang sebenarnya punya banyak potensi di bidang desain grafis. Akan sangat baik jika peserta didik difabel bisa diberikan pendidikan khusus desain grafis untuk pop culture seperti anime dan manga yang pasarnya besar sekali di Jepang," lanjut Moeldoko.

Purnawirawan TNI tersebut juga berharap agar kolaborasi ini dapat memberikan bantuan finansial bagi pendidikan di sekolah.

Pasalnya, walaupun pemerintah sudah memberikan beasiswa afirmasi untuk anak-anak difabel, jumlah sekolah luar biasa yang masih terbatas menjadi penghambat bagi anak-anak difabel untuk mengakses manfaat tersebut.

"Sebanyak 70 persen tenaga ahli di KSP adalah usia generasi milenial yang juga peduli dengan isu-isu pendidikan. Mereka lah yang menangani persoalan bangsa disini. Maka KSP siap menjadi jembatan antara kebutuhan komunitas difabel terhadap akses pendidikan dan pihak internasional yang berkomitmen membantu mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia," tutup Moeldoko.