Bagikan:

JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membeberkan sepenggal cerita kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat awal pandemi COVID-19. Saat itu, pengetatan akses masuk ke Istana sudah diberlakukan.

Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang memiliki agenda rapat bersama Jokowi juga wajib dicek. Siapapun yang bertemu Jokowi kala itu harus melewati pemeriksaan kesehatan salah satunya pengecekan suhu tubuh.

"Cerita sedikit lucu. Jadi, ketika kita menerapkan pengetatan kesehatan terhadap tamu-tamu yang masuk ke Istana atau ketemu Bapak Presiden," kata Heru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 26 Januari.

"Para menteri kan harus kita hormati. Biasanya beliau itu masuk secdoor (security door), ya sudah lewat. Tapi kali itu saat itu para menteri harus kami colok (dicek) suhu," sambung dia

Ternyata, ada beberapa menteri yang merasa tidak terima karena tak terbiasa diperlakukan seperti itu. Mereka lantas mengajukan protes kepada Heru.

"Ada beberapa menteri protes ke saya. 'Pak Heru, kenapa saya harus dicolok suhu? Saya kan sehat.' Itu pertama kali, mungkin di seluruh Indonesia belum dilakukan, baru pertama kali kita di Jakarta, Istana," urai Heru yang juga menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Ya, saya bilang, 'mohon maaf pak, ini kan karena ini untuk kepentingan kita bersama. Setelah itu, satu minggu, dua minggu, 3 minggu, sudah terbiasa," lanjutnya.

Heru menjelaskan, sebelum kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia, Istana sudah mengambil kebijakan pembagian work from home (WFH) kepada sejumlah pegawai dan dilakukan secara bergantian.

Selain itu, Sekretariat Presiden juga berupaya meminimalisasi kontak langsung Jokowi dengan orang lain, bahkan hingga tamu negara lain yang datang ke Indonesia.

"Kita yang pertama di dunia lah yang berani menerapkan tamu negara bahwa kita harus ketat saat kondisi COVID. Yang pertama adalah tidak perlu bersentuhan bersalaman pada menteri yang hadir. Dari Jepang, kita sampaikan, 'mohon maaf, Bapak Presiden tidak bisa menyalami Bapak'. Jadi hanya jarak jauh itu pun ada komentar protes dari Kemlu dan dari mereka. Tetapi tetap kita jalankan," jelas Heru.