Jokowi Akui Tak Mudah Hilangkan Banjir di Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Pemprov DKI Jakarta konsisten mengurangi banjir. Mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul laut raksasa atau "giant sea wall".

"Masih ada yang namanya banjir rob, tanggul laut belum selesai, dari yang pantai sini belum selesai. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau konsisten kita kerjakan, akan mengurangi, mengurangi, sampai akhirnya hilang," kata Presiden Jokowi usai meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa 24 Januari dilansir Antara.

Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang ditargetkan berfungsi pada April mendatang diproyeksikan dapat mengurangi genangan dan banjir di Jakarta.

Sodetan Kali Ciliwung yang sudah tertunda enam tahun penyelesaiannya dapat mengurangi hingga 63 meter kubik per detik jika permukaan air di Jakarta mencapai siaga I.

Selain Sodetan Kali Ciliwung, normalisasi 12 sungai juga harus terus dikerjakan untuk memaksimalkan pengurangan genangan.

"Kalau ini sudah, urusannya tinggal urusan pompa, yang ada di sungai-sungai, dan juga normalisasi Ciliwung dan normalisasi 12 sungai yang ada, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Cipinang, dan lain-lain," kata dia.

Kemudian untuk banjir rob di pesisir utara, Kepala Negara sudah memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembangunan tanggul laut dan tanggul laut raksasa.

Dalam kesempatan yang sama mendampingi Presiden Jokowi, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sedang tahap perencanaan.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Bappenas, koordinasi dengan Kementerian (Kelautan) Perikanan, mungkin dalam tahap proses pematangan perencanaan," kata dia.

Adapun pembangunan tanggul laut raksasa mengalami dinamika konsep yang dibahas sejak 2007 hingga 2020.

Konsep yang dibahas pada 2020 itu pun kembali akan dimatangkan antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

Heru menargetkan konsep pembangunan itu akan selesai dibahas dalam waktu sekitar tiga bulan mendatang antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).