JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR tak bisa memutuskan sikap menerima atau menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, lantaran hingga saat ini belum menerima naskah resmi dari pemerintah.
Diketahui, Perppu yang ditekan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 30 Desember, lalu itu banyak menuai penolakan dari anggota DPR dan berbagai pihak, khususnya kaum buruh. Khususnya terkait perubahan aturan libur dan cuti pekerja.
"Sejauh ini kita belum bisa bersikap, karena Perppu belum beredar secara luas, dan belum dikirimkan secara resmi kepada DPR," ujar Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Senin, 2 Januari.
Sekretaris Fraksi PPP DPR itu berharap, pemerintah langsung mengirimkan naskah resmi saat anggota dewan membuka masa sidang pada 10 Januari mendatang. Terlebih, penerbitan Perppu tersebut menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar memperbaiki UU Cipta Kerja.
"Biasanya, pada masa sidang mendatang itu akan dikirimkan secara resmi. Karena ini kan terkait dengan teknis pembentukan perundang-undangan, dan putusan MK itu bahwa pembentuk undang-undang diberikan waktu dua tahun untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut," jelas Awiek.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Perppu Cipta Kerja Hapus Hak Cuti Panjang, Pekerja Hanya Libur 1 Hari Dalam Sepekan
02 Januari 2023, 13:27 -
| BERITA
Belum Surut, Dua Titik Rel Kereta Api di Jalur Utara Semarang Masih Terendam
01 Januari 2023, 09:48 -
| BERITA
Buruh Nilai Penerbitan Perppu Cipta Kerja Lebih Baik Daripada Perbaikan UU Dilempar ke DPR
31 Desember 2022, 20:25
"Sebagaimana ketentuan UU pembentukan peraturan perundang-undangan atau PPP, bahwa setiap pemerintah mengajukan Perppu, maka DPR akan memberikan persetujuan atau penolakannya pada masa sidang berikutnya," lanjutnya.
Terkait
