JAKARTA - Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam tiga tahun terakhir, tidak membuat pemerintah lengah. Dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Antisipasi Musim Kemarau 2023.
''Keberhasilan pengendalian karhutla di tahun 2022 bukan tanpa usaha, tapi dengan kerja keras kita semua. Alhamdulillah Indonesia dalam tiga tahun terakhir bebas bencana asap karhutla. Saya berterimakasih pada semua tim kerja, bahwa proses untuk sampai ke pencegahan permanen sebagaimana perintah Bapak Presiden Joko Widodo sudah mulai kelihatan,'' kata Menteri Siti Nurbaya, Kamis 29 Desember.
Dikatakan Menteri Siti, kunci keberhasilan pengendalian karhutla diantaranya tata kelola gambut/landscape management, penegakan hukum, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli terpadu, kesiapsiagaan, pembukaan lahan tanpa bakar, sistem pemantauan hotspot, operasi patroli dengan melibatkan kolaborasi multipihak hingga di tingkat tapak.
Per 28 Desember 2022, meski terdapat kenaikan hotspot 19 titik, namun luas Karhutla mengalami penurunan sebesar ±154.180 Ha (42,96 persen) dibandingkan periode tahun 2021. Luasan karhutla pada tahun 2022 mayoritas terjadi di Provinsi NTT dan NTB, didominasi lahan savana/padang rumput, semak belukar dan pertanian lahan kering.
Pada tahun 2022 terdapat penurunan emisi GRK akibat karhutla dari 46,465,267 tonCO2e menjadi 23,239,720 ton CO2e atau sebesar 50 persen dibandingkan periode tahun 2021.
BACA JUGA:
Sampai dengan Desember 2022, Patroli Mandiri oleh Manggala Agni KLHK telah dilaksanakan di 490 desa rawan Karhutla. Patroli Terpadu juga dilakukan bersama dengan Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (POLRI), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Saat ini Patroli Terpadu sudah dilaksanakan pada 90 posko desa di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kesiapsiagaan Brigade karhutla KLHK tersebar di 34 Daops, 37 pondok kerja dan 1.997 personil MA di seluruh wilayah Indonesia. Kabar baiknya, pemerintah terus berusaha meningkatkan status anggota MA menjadi fungsional PPPK pada tahun depan.
Hingga November 2022 terdapat 5 (lima) provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi dan Kalsel. Selain itu terdapat 13 kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat karhutla pada 5 (lima) provinsi rawan karhutla.
Operasi TMC untuk pembahasan lahan gambut telah dilaksanakan pada tahun 2022 di wilayah Riau, Sumsel, Jambi, dan Kalbar. Penambahan curah hujan dari curah hujan historis selama kegiatan TMC berlangsung yaitu Provinsi Riau (15%-16,78%), Sumsel (29,6%), Jambi (13,1%) dan Kalbar (35,2%).
Para pihak seperti BNPB, TNI dan Polri ikut dalam kegiatan bersama TMC, patroli udara dan operasi Water Bombing (WB). Sedangkan pada ranah penegakan hukum, telah dilakukan pengawasan pada perusahaan, sanksi administrasi, dan fasilitasi Polri/Jaksa.
''Terimakasih atas kerjasama yang sangat produktif ini. Kita harus terus memperkuat kerja pencegahan agar tidak terjadi bencana asap diakibatkan karhutla,'' kata Menteri Siti Nurbaya.
Sementara itu Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan rapat kesiapsiagaan ini sangat penting, sebagai antisipasi karhutla secara dini. Curah hujan tahunan 2023 diprediksi umumnya pada kategori normal, dan akan sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2022 (kondisi La Nina).
''Berdasarkan kondisi iklim hingga Juni 2023, secara umum potensi rendah untuk kejadian titik api. Namun perlu diwaspadai kemarau 2023 (Agustus-September) yang dapat lebih besar potensi karhutlanya dibanding saat kemarau basah di tahun 2020-2021-2022,'' jelasnya.
Sementara itu, Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan pihaknya selalu siap mendukung langkah-langkah pencegahan karhutla.
''Pencegahan adalah prioritas. Rapat evaluasi dan rencana kerja seperti ini penting agar kita semua tidak tergopoh saat sudah masuk musim kemarau. Berbagai peraturan sudah ada, tinggal penguatan implementasinya,'' kata Fajar.