SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menambah alokasi anggaran kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam rangka penanganan bencana.
"Saya mendukung usulan-usulan dari BPBD untuk menambah anggaran kebencanaan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pada Hari Karya Pegiat Kebencanaan (HKPK) di Samarinda, Selasa, 20 Desember.
Hadi mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan calon ibu kota negara, sehingga sejumlah potensi bencana harus bisa diminimalisir, sebab jika bencana itu terjadi maka Kaltim dianggap tidak sigap dalam menanggulangi bencana.
Karena itu, diperlukan anggaran semaksimal mungkin agar Provinsi Kaltim termasuk daerah sigap menghadapi bencana.
"Mau Rp100 miliar atau Rp200 miliar silakan, ini perlu disampaikan," tuturnya.
Hadi mengatakan peristiwa alam yang terjadi di wilayah Kaltim secara umum bukan termasuk bencana besar jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Sebab, secara geografis posisi Kaltim jauh dari ring of fire dan lempeng.
BACA JUGA:
Namun demikian, Hadi tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena berdasarkan informasi dari BMKG cuaca ekstrem ini masih berlangsung sampai bulan Februari 2023.
"Untuk para relawan kami ucapkan terima kasih telah berjuang maksimal dalam berbagai peristiwa dan musibah di Kaltim baik longsor, banjir maupun kejadian lainnya," kata Hadi.
Khusus peristiwa kebakaran, Hadi memberikan apresiasi kepada para relawan, karena banyak permukiman yang terjadi kebakaran dalam gang, di mana mobil pemadam tidak bisa masuk.
"Gerak cepat para relawan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana sepeda motor itu bisa melakukan pencegahan sebelum terjadi kebakaran yang lebih besar," kata Hadi.
