Hari Antikorupsi, Ketua KPK: Jadikan Korupsi Bahaya Laten Bukan Budaya

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta semua pihak menjadikan korupsi sebagai bahaya laten bukan budaya. Sebab, tindak pidana rasuah bisa mengakibatkan terganggunya perwujudan tujuan negara.

"Melalui momentum peringatan Hakordia 2020 mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya tapi korupsi kita jadikan sebagai bahaya laten," kata Firli saat membuka acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang ditayangkan di akun YouTube KPK, Rabu, 16 Desember.

Pada peringatan ini, Firli juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menguatkan tekad dan komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan visi dan misi pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Visi KPK 2019-2023 bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Masyarakat kita libatkan secara luas," ungkapnya.

Pelibatan masyarakat ini menekankan pada tiga pendekatan. Pertama adalah pendeketan pendidikan masyarkat untuk memberikan pemahaman bahaya korupsi sehingga masyarakat tidak ingin melakukannya atau terlibat dalam tindak rasuah.

Kedua adalah pendekatan pencegahan dengan perbaikan sistem sehingga diharapkan tak ada lagi peluang orang untuk melakukan kejahatan korupsi.

Terakhir, adalah pendekatan penindakan secara tegas namun tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Melalui pemidanaan badan, perampasan harta kekayaan para pelaku korupsi, pengembalian kerugian negara diharapkan timbul rasa takut dan kesadaran akan hukum serta tidak akan melakukan tindak korupsi," tegasnya.

Diketahui, Hakordia 2020 ini mengusung tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dan Budaya Antikorupsi. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan peran serta masyarakat umum dalam pemberantasan korupsi.

Dalam peringatan tahun ini, Presiden Jokowi hadir secara virtual setelah sempat absen pada tahun lalu. Dia hadir secara virtual dari Istana Negara, Jakarta didampingi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.

Pada 2019 lalu, Presiden Jokowi tidak hadir dan diwakilkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saat itu, Jokowi lebih memilih menghadiri pentas drama yang diperankan sejumlah menterinya termasuk Menteri BUMN Erick Thohir di SMKN 57, Jakarta Selatan.

Adapun alasan Jokowi tidak hadir saat itu dengan alasan berbagi tugas dengan wakilnya. "Setiap tahun saya hadir. Hanya ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana ya. Bagi-bagilah masa setiap tahun saya terus," katanya saat itu.