Cak Imin Minta Kebijakan Impor Beras Dievaluasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan impor beras pada akhir tahun 2022. Sebab, menurutnya, impor beras akan mempengaruhi harga gabah dan kesejahteraan para petani.

"Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani, dan sangat otomatis menurunkan kesejahteraan petani," ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 November. 

 Cak Imin mengingatkan, kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog juga semakin menjauhkan Indonesia untuk mencapai Kemandirian dan Kedaulatan pangan. "Sebagaimana diamanatkan UU Pangan," sambungnya.

Karena itu, Cak Imin mendesak Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa mensejahterakan petani. Kementan, kata dia, juga perlu meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras, karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," tegas Cak Imin.

Jika harus terpaksa impor beras, Ketua Umum PKB itu menilai, Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor tersebut benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Sehingga, kata Cak Imin, perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras terlebih dahulu. 

"Dengan begitu, target impor beras tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru sebaliknya atau merugikan petani," kata Cak Imin. 

Meski begitu, Cak Imin mendorong agar Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog untuk memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras. 

Dia berharap, pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat ke depannya. 

"Kementan, saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," kata Cak Imin.