Politik Identitas Adalah Strategi Politik untuk Merebut Kekuasaan, Apa Bahayanya?

YOGYAKARTA – Politik Identitas adalah salah satu strategi politik yang digunakan suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk merebut kekuasaan.

Isu politik identitas di Indonesia mengemuka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti agar para calon presiden dan calon wakil presiden tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi pemilihan presiden.

Menurut Jokowi, politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Oleh sebab itu, politisasi agama serta SARA harus dihindari.

"Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 yang digelar di Solo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 22 November 2022.

Lantas, apa itu politik identitas? Berikut penjelasan mengenai politik identitas dan bahayanya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik Identitas Adalah

Dikutip dari situs resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Indonesia, politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya.

Politik identitas bisa memunculkan toleransi dan kebebasan. Akan tetapi, di saat yang sama, politik identitas juga berpotensi memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan juga pertentangan etinik dalam kehidupan.

Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam buku Politik Identitas dan Masa Depan Pluraisme Indonesia, politik identitas menarik perhatian ilmuan sosial pada 1970-an. Bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial kainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya.

Dalam perkembangannya, politik identitas meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Menurut Syafii, politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan masalah etnisitas agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili Goleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Bahaya Politik Identitas

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut politik Identitas dapat menggiring bangsa Indonesia ke dalam perpecahan. Oleh sebab itu, Yahya meminta politikus untuk tidak menggunakan politik identitas.

Sebaliknya, Yahya mendorong para politisi agar lebih mengedepankan gagasan, kredibilitas, hingga rekam jejak untuk menarik simpati masyarakat.

"Kita harus ingatkan para aktor politik ini bahwa bermain-main dengan identitas agama itu sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan," ucap Yahya, dikutip dari laman resmi NU.

Yahya mengingatkan tak ada satu pun politikus yang menggunakan identitas seperti agama mengalahkan lawan politik mereka. Demokrasi rasional lebih penting untuk diterapkan di tengah masyarakat.

"Jadi tidak bisa kita, 'walaupun koruptor kalau Islam kan nanti masuk surga juga'. Misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak relevan untuk dikembangkan dalam demokrasi kita," tegasnya.

Dia mengingatkan politikus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa depan. Strategi mereka untuk berpolitik akan menentukan perjalanan bangsa dan negara nantinya.

"Saya minta semua aktor politik ini lebih bertanggung jawab dengan mengingat didirikannya bangsa dan negara ini," ujar Yahya.

"Karena apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ini sebetulnya bukan hanya bergarga untuk diri kita sendiri, tetapi ini bisa sebagai sumbangan yang bernilai tinggi bagi seluruh kontruksi peradaban dunia ke depan," pungkasnya.

Demikian informasi seputar politik identias adalah strategi politik untuk merebut kekuasaan. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, kunjungi VOI.id.