YOGYAKARTA - Kehidupan manusia di dalam masyarakat, mempunyai peranan penting dalam metode politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, selalu akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya menciptakan keperluan hidupnya.
Keperluan hidup manusia tak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, baju dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga meliputi keperluan akan pengakuan keberadaan diri dan penghargaan dari orang lain dalam wujud kebanggaan, pemberian bayaran kerja, status sebagai member masyarakat, member suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
Tiap warga negara, dalam kesehariannya hampir senantiasa bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis bagus yang bersimbol ataupun tidak. Dalam pelaksanaan prosesnya bisa terjadi secara seketika atau tak langsung dengan praktik-praktik politik.
Politik Praktis Yaitu
Pengertian Politik praktis yakni sebuah dunia di kala semua itikad, motif, kepentingan, dan tekad, hadir beriringan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tidak lain merupakan jabatan, kedudukan atau posisi. Tetapi secara implisit, yang diperebutkan hakekatnya yaitu otoritas dan wewenang untuk membikin keputusan-keputusan publik.
Dahulu, saat paham demokrasi belum terkonsepsi seperti saat ini, politik praktis tidak lain merupakan “perang atau benturan fisik” antara dua kubu atau lebih yang saling menghancurkan untuk memperebutkan kekuasaan.
Namun saat konsep demokrasi politik sudah membumi seperti saat ini, politik praktis sudah menyerupai sebuah kontestasi yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling beradu tanding menerima simpati publik.
Perbedaan Makna Politik Praktis dengan Politik Identitas serta Kebangsaan
Politik praktis, politik identitas, serta politik kebangsaan merupakan konsep-konsep yang berbeda dalam konteks politik, walaupun terpaut dengan dinamika kekuasaan serta pengaruh dalam masyarakat. Berikut merupakan perbedaan makna antara politik praktis, politik identitas, serta politik kebangsaan:
1. Politik Praktis
Makna: Politik praktis mengacu pada upaya mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan, kerapkali lewat strategi serta taktik yang bisa mencakup bermacam aspek, semacam kampanye politik, negosiasi kebijakan, serta pemakaian sumber daya politik.
Tujuan: Fokus utamanya yaitu pada perebutan serta pemakaian kekuasaan politik, tanpa mesti terkait dengan identitas kelompok tertentu. Politik praktis bisa mengaitkan bermacam kelompok serta cenderung bersifat inklusif, dengan tujuan memenangkan dukungan sebanyak mungkin.
2. Politik Identitas
Makna: Politik identitas berfokus pada metode kelompok-kelompok tertentu (semacam suku, agama, ataupun ras) memakai identitas mereka selaku dasar buat menuntut hak eksklusif ataupun memperjuangkan kepentingan eksklusif mereka.
Tujuan: Terdapat upaya buat menonjolkan perbedaan identitas serta menggapai tujuan yang melayani kelompok tersebut secara eksklusif. Politik identitas bisa mendorong pemisahan serta pemilahan kelompok bersumber pada ciri-ciri khusus.
3. Politik Kebangsaan
Makna: Politik kebangsaan mencakup upaya buat memahami serta mengelola keberagaman dalam suatu negara ataupun masyarakat. Ini berkaitan dengan pengakuan kelompok mayoritas serta minoritas, dengan tujuan menghasilkan inklusivitas serta persatuan dalam kerangka kebangsaan.
Tujuan: Politik kebangsaan bertujuan buat mempromosikan kesatuan serta persatuan di antara bermacam kelompok dalam masyarakat. Ini bisa mengaitkan upaya buat menciptakan identitas nasional yang bersifat inklusif serta menerima keberagaman.
Perbedaan Utama:
- Politik praktis lebih berfokus pada perolehan serta pemeliharaan kekuasaan politik secara umum, tanpa selalu terpaut dengan identitas kelompok tertentu.
- Politik identitas menyoroti aspirasi kelompok tertentu, menekankan hak eksklusif, serta terpaut erat dengan pengakuan identitas kolektif.
- Politik kebangsaan berkaitan dengan upaya menghasilkan kesatuan dalam kerangka negara bangsa, dengan fokus pada integrasi serta mengelola keragaman di dalamnya.
Contoh Dari Politik Praktis
Politik praktis merujuk pada arena di mana seluruh niat, motif, kepentingan, serta tekad bersaing buat memperebutkan kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan mencakup otoritas serta wewenang untuk membuat keputusan publik. Seiring evolusi konsep demokrasi, politik praktis sudah alami transformasi dari perang fisik jadi kontestasi kompleks. Berikut contoh-contohnya:
I. Timses dengan Money Politics
Salah satu yang nyata menjadi contoh di dalam politik praktis ialah, adanya tim sukses (Timses) calon pemimpin yang memberikan sembako serta uang kepada masyarakat. Aksi ini memiliki tujuan agar bisa mendulang dukungan rakyat melalui pemberian materi ataupun kebutuhan pokok selaku imbalan dari dukungan politik. Hal ini membuat ketergantungan dan potensi korupsi di dalam sebuah proses politik.
II. Peran Politik TNI pada Era Orde Baru
Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, TNI (Tentara Nasional Indonesia) dipersepsikan selaku alat politik yang semestinya netral, tetapi kenyataannya digunakan buat mendukung pemerintah yang berkuasa. TNI ikut serta dalam pengawasan terhadap oposisi politik, melaksanakan intervensi dalam pemilihan umum, serta menciptakan iklim politik yang mendukung penguasa di kala itu.
III. Aksi PKI serta PNI dalam Membungkam HMI
Menengok di masa lalu, terutama sepanjang era Orde Lama, partai politik seperti PKI (Partai Komunis Indonesia) serta PNI (Partai Nasional Indonesia) turut serta di dalam politik praktis dengan melangsungkan tindakan-tindakan represif terhadap organisasi mahasiswa seperti halnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Aksi ini bisa berupa intimidasi, penganiayaan, serta upaya buat membentuk himpunan kekuatan dengan metode menyingkirkan ataupun melemahkan oposisi politik mereka.
IV. Partai Politik dengan Selebritis
Beberapa partai politik modern menggunakan popularitas selebritis selaku strategi politik praktis. Mereka merekrut public figures yang telah populer buat jadi bagian dari partai serta turut dalam pemilihan umum. Perihal ini bertujuan buat menarik atensi serta dukungan masyarakat yang telah mengenal serta mengidolakan selebritis tersebut.
V. Kriminalisasi Terhadap Lawan Politik
Dalam politik praktis, terkadang pihak yang berkuasa memakai lembaga hukum buat kriminalisasi lawan politik. Perihal ini bisa melibatkan tuduhan palsu, penggunaan hukum secara selektif, ataupun intervensi politik dalam sistem peradilan buat meredam oposisi serta mempertahankan kekuasaan.
VI. Kampanye Partai Politik di Kampus
Terdapatnya kampanye partai politik di kawasan kampus, yang sepatutnya ialah zona netral, menampilkan politik praktis yang mengaitkan pendekatan yang tidak sesuai dengan prinsip kemandirian akademis. Kampanye semacam ini dapat pengaruhi mahasiswa serta memunculkan ketidaknetralan dalam pendidikan.
VII. Penutupan Kebobrokan Dengan Tumbal Politik
Terkadang, teman politik dijadikan tumbal buat menutupi kebobrokan yang lebih besar dalam suatu partai ataupun institusi pemerintah. Aksi ini menciptakan lingkungan politik yang tidak transparan serta bisa merugikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses politik.
Selain itu kalian juga perlu mengetahui: “Sanksi Polri Berpolitik Praktis dan Sejarah Singkatnya”.
Selain politik praktis: pengertian dan contohnya, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
