JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemulihan ekonomi nasional merupakan pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah di 2021. Namun bukan berarti hal ini mustahil dilakukan. Nyatanya, perekonomian dalam negeri yang sempat terkontraksi pada kuartal II 2020 sudah menunjukkan tren perbaikan.
Sri berujar, pemulihan ekonomi di 2021 tak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Menurut dia, butuh kerja sama dari seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
"Ini adalah PR yang luar biasa, apakah ekonomi kita akan terus bisa pulih dan recover itu rebound secara terus menerus itu sangat bergantung kepada masalah COVID-nya sendiri," tuturnya, dalam acara webinar, Jumat, 11 Desember.
Menurut Sri Mulyani, masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah COVID-19. Hal ini karena virus tersebut menjadi penyebab awal melemahnya perekonomian dunia dan nasional.
Sri Mulyani berujar, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Salah satunya adalah menyedikan vaksin COVID-19. Vaksin dianggap sebagai harapan kebangkitan ekonomi karena bisa menghentikan penyebaran COVID-19.
Namun menurutnya vaksin tidak serta merta mampu memutus penularan virus COVID-19. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap patuh akan protokol kesehatan di masa pandemi ini.
Seperti diketahui, 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac, perusahaan farmasi asal China, telah berada di Indonesia. Saat ini, vaksin tersebut dalam proses uji khasiat dan keamanan anti virus di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BACA JUGA:
"Indonesia perlu menjaga agar disiplin protokol kesehatan tetap dilakukan. Meski sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, itu tidak berarti dalam waktu yang sangat dekat COVID-nya bisa dikendalikan," tuturnya.
Di sisi anggaran, kata Sri, APBN akan tetap mendukung untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021. Di mana dalam prioritasnya termasuk untuk belanja-belanja dalam rangka untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia ke depan yang lebih kuat.
Kata Sri Mulyani, belanja di bidang SDM masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih dari Rp550 triliun, kesehatan Rp196 triliun, Bansos lebih dari Rp400 triliun dan untuk infrastruktur lebih dari Rp430 triliun.
"Tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi tahun depan. Sehingga kontraksi yang terjadi pada kuartal kedua tahun ini mulai beralih dikurangi kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap akan makin mendekati nol," jelasnya.
Terkait
