Sri Mulyani: Vaksin Belum Tentu Dapat Kendalikan COVID-19
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: Instagram @smindrawati)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai vaksin tidak serta merta mampu memutus penularan virus COVID-19. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap patuh akan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Beberapa waktu lalu, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac, perusahaan farmasi asal China, telah berada di Indonesia. Saat ini, vaksin tersebut dalam proses uji khasiat dan keamanan antivirus di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Indonesia perlu menjaga agar disiplin protokol kesehatan tetap dilakukan. Meski sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, itu tidak berarti dalam waktu yang sangat dekat COVID-nya bisa dikendalikan," tuturnya dalam acara webinar, Jumat, 11 Desember.

Bendahara negara ini mengatakan, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 590 ribu dengan 18 ribu korban meninggal dunia.

Kata Sri, dampak COVID-19 juga begitu mengerikan bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, hal ini tergambar pada kuartal II tahun ini di mana ekonomi tumbuh minus 5,32 persen secara year on year atau tahunan.

"Bahkan banyak negara yang mengalami kontraksi lebih parah secara agregat minusnya bisa puluhan atau belasan pada kuartal II lalu. Kecuali China," tuturnya.

Sebelumnya, setelah kedatangan vaksin tahap pertama ini, Indonesia masih menunggu kedatangan vaksin lanjutan sebanyak 2,8 juta dosis pada bulan ini. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki 3 juta dosis vaksin.

Sri berujar, pemerintah tidak hanya menunggu vaksin impor dari luar negeri. Tapi juga tengah mengupayakan vaksin buatan dalam negeri. "Kami mendukung untuk riset vaksin, ini vaksin Merah Putih," katanya.

Tak hanya itu, kata Sri, pemerintah juga tengah mencoba untuk memproduksi alat kesehatan buatan dalam negeri. Sehingga nantinya tidak perlu menunggu impor dari negara lain.

Lebih lanjut, ia berujar, segala upaya ini diharapkan bisa mengendalikan COVID-19 di Indonesia sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional.