Di Depan Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua Komisi III DPR, Kapolda Jateng Tegas Kawal Proyek Bendungan Bener Purworejo
Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi bersama Forkopimda Jateng dalam rapat terbatas membahas proyek strategis nasional/ Foto: Dok. Polda Jateng

Bagikan:

SEMARANG – Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan bahwa Polda Jateng akan mengawal pembangunan Bendungan Bener Purworejo tanpa tindakan proses pidana. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, dan perangkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng lainnya.

Dalam kesempatan itu Kapolda menyampaikan, sesuai arahan dan komitmen Kapolri untuk konsisten mengawal pembangunan proyek vital nasional.

Pendampingan dan pengawasan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional, lanjut Kapolda Jateng, akan terus dilakukan termasuk Bendungan Bener dan proyek-proyek nasional lain di Jawa Tengah.

Polda Jateng juga akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif terkait pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah langkah sudah disusun agar pembangunan Bendungan berjalan lancar dan ekonomi masyarakat sekitar bisa terangkat.

“Ada Direskrimsus juga Bhabinkamtibmas pendampingan itu dilakukan untuk agar tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak perlu dilakukan suatu tindakan proses pidana. Karena itu dilakukan dalam rangka menarik investor ataupun yang lain termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan,” kata Kapolda saat Ratas dengan Forkopimda di Mapolda Jateng, Jumat, 11 November.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyebut pihaknya sudah turun langsung ke lokasi untuk memantau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

“Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat ada yang menerima dan yang menolak,” kata dia.

Berangkat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kata Desmond, ke depan ia berharap pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo itu bisa lebih lancar.

“Dari sini sudah jelas solusi yang diberikan pak Gubernur ke depan proyek pengambilan batu wadas tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan,” lanjutnya

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri menyebut Forkopimda akan mengutamakan upaya persuasif dan pendekatan personal dialogis pada warga, agar pembangunan Bendungan Bener berjalan lancar tanpa gejolak.

“Diingatkan juga oleh Komisi III terkait UU Minerba, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) nantinya sebagai pelaksana dan PUPR sebagai leading sector yang memiliki pada akhirnya setelah membeli maka jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru. Kira-kira begitu,” kata Ganjar.

Selain itu, ditekankan pula kebutuhan kuari yang di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Ganjar menyebut, rekomendasi dari Komisi III, terkait hal ini agar nantinya kepolisian bertugas untuk mengawasi hal itu agar tidak bocor.

“Kami paham masih ada yang belum menerima (ganti rugi) kami akan lakukan pendekatan dengan mengutamakan dialog. Sekarang tinggal 42 bidang, pemiliknya 30an. Pemiliknya kami coba dekati dan komunikasi terus-menerus,” ucap Ganjar.