KPK Siap Gerak Bersama Menko Polhukam Urusi Perkara Mafia Pertambangan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengungkap mafia pertambangan di Tanah Air bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Kesiapan ini disampaikan setelah beredar video Ismail Bolong yang mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong Jenderal Polri.

"Terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin, 7 November.

Ali mengatakan pertambangan di Indonesia harus menjadi perhatian. Penyebabnya, sektor ini sangat strategis dan punya potensi besar menopang hajat hidup orang banyak.

Namun, di sisi lain, sektor pertambangan ini punya risiko tinggi. "Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis nasional, yang punya potensi besar, menopang hajat hidup orang banyak, sumber energi pembangunan, namun sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi," tegasnya.

KPK memastikan telah melakukan kajian terkait korupsi di sektor pertambangan untuk menangkal praktik lancung. Selain itu, Satgas Perbaikan Tata Kelola Pertambangan juga sudah dibentuk bersama Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Daerah.

"KPK telah melakukan kajian pengelolaan sumber daya alam agar secara sistemik bisa memperbaiki tata kelolanya dari hulu hingga hilir, dan pemanfaatannya pun optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ali.

Meski begitu, berbagai langkah ini dirasa belum efektif karena koordinasi dan evaluasi secara menyeluruh masih diperlukan. "Agar risiko korupsi itu bisa dicegah, dan secara simultan memberikan kontribusi pada penerimaan negara secara optimal," pungkasnya.