MEULABOH - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini menelusuri indikasi pemotongan dana insentif makan minum, terhadap sejumlah petugas medis COVID-19 yang bertugas di puskesmas.
“Masih kita telusuri,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban di Meulaboh, dikutip Antara, Selasa, 8 Desember.
Dugaan pemotongan tersebut sebesar Rp1,8 juta per orang per bulan, dengan jatah penerimaan sejak Maret sampai Juli 2020.
Menurut Marhaban, pengecekan tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang sudah beredar, sekaligus mengambil langkah tepat terkait masalah tersebut.
Sementara itu, petugas medis yang menangani COVID-19 di Aceh Barat mengaku honorarium yang mereka terima dan insentif uang makan minum petugas COVID-19 dipotong oleh oknum tertentu.
“Yang kami teken di bukti penerimaan sebesar Rp6 juta per orang per bulan, tapi yang diberikan kepada kami sebesar Rp4,2 juta per orang per bulan,” kata Keumala (bukan nama sebenarnya), petugas medis yang menjadi korban pemotongan.
Keumala dikutip Antara mengakui dana yang harusnya ia terima bersama sejumlah petugas medis COVID-19 di Aceh Barat sebesar Rp6 juta per orang per bulan, sesuai bukti penerimaan uang.
Namun saat diserahkan justru diterima Rp4,2 juta per orang per bulan.
“Kami juga heran mengapa dipotong, padahal tekennya enam juta, malah dikasih empat juta dua ratus per orang per bulan,” kata Keumala.
Dia mengakui, dana insentif yang diduga dipotong tersebut terhitung sejak Maret hingga Juli 2020.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Vaksinasi Harus Tunggu Izin BPOM Meski Sinovac Sudah Tiba di Indonesia
07 Desember 2020, 00:01 -
| BERNAS
Jelang 9 Desember, Bagaimana Melakukan Pencoblosan yang Aman COVID-19?
08 Desember 2020, 08:35
Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Syarifah Junaidah yang dikonfirmasi membenarkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya memang menyalurkan dana insentif makan minum dan transportasi kepada paramedis yang bertugas di puksesmas di Aceh Barat.
Menurutnya, masing-masing puskesmas di Aceh Barat terdapat 13 orang tenaga kesehatan yang bertugas menagani pasien COVID-19.
Namun terhadap adanya laporan dugaan pemotongan dana tersebut, Syarifah Junaidah belum bersedia memberikan penjelasan lanjutan.
"Saya akan kumpulkan dulu kepala puskesmasnya, kalau sudah jelas, akan saya kabari ke media," kata Syarifah Junaidah.
