Marak Relawan Jelang Pilpres 2024, PDIP: Ada yang Dipakai untuk Adu Domba

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tindakan relawan politik sifatnya cair. Kemunculan mereka bisa saja ditunggangi berbagai maksud, termasuk mengadu domba tokoh satu dengan yang lain.

"Kita semua bisa melihat begitu banyak motif dari sukarelawan karena itu sangat cair organisasinya dan juga berbagai kepentingan-kepentingan yang bisa dimainkan. Bahkan ada sukarelawan yang juga dipakai untuk mengadu domba berbagai tokoh-tokoh tertentu," kata Hasto di Jakarta yang dikutip Senin, 31 Oktober.

Hasto juga melihat para relawan terkesan ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masa kepemimpinannya dengan menyinggung soal pencapresan. Padahal, eks Gubernur DKI Jakarta itu sedang berusaha membangun warisan dari kepemimpinannya.

Kondisi ini membuat Hasto mengingatkan semua pihak untuk bersabar. Lagipula, yang berhak mengusung nama tertentu sebagai capres di Pilpres 2024 adalah partai politik.

Hal ini sesuai aturan yang ada, bahwa relawan tidak punya wewenang untuk mengusung nama tertentu di pemilihan umum. "Berpolitik itu dengan aturan," tegasnya.

"Pengusungan calon dan pasangan calon itu adalah partai politik atau gabungan partai politik," sambung Hasto.

Daripada sibuk menggoreng soal pencapresan, Hasto meminta semua pihak ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa. Para relawan diingatkan mengikuti tahapan pemilu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan buang energi yang tidak perlu, toh capres dan cawapres itu tahapannya masih tahun depan. Jadi, kenapa kita buang-buang energi dan lebih baik saat ini semuanya bisa membantu Pak Presiden Jokowi," ungkapnya.

Hasto mengingatkan pemerintah Presiden Jokowi masih akan berjalan hingga 2024 mendatang. Pemilihan umum bukan akan dilakukan pada pekan depan atau bulan depan sehingga tak perlu menyodorkan nama secara terburu-buru.

"Nah, sukarelawan yang sepertinya pemilunya itu pada pekan depan, pada bulan depan, ini, kan sama saja ingin mendorong-dorong Pak Jokowi agar cepat selesai. Padahal Pak Jokowi masih Oktober 2024," pungkas Hasto.