JAKARTA - Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2023 mulai disusun. Pemprov DKI Jakarta mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 sebesar Rp85,57 triliun.
Besaran KUA-PPAS ini diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta.
"Total APBD adalah Rp85,57 triliun yaitu pendapatan daerah sebesar Rp77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp77,37 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp8,19 triliun," tutur Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Kamis, 27 Oktober.
Pendapatan daerah sebesar Rp77 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,23 triliun, pendapatan transfer Rp16,93 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,27 triliun.
Serta dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp77,37 triliun yang diproyeksikan untuk belanja operasi Rp63,17 triliun, belanja modal Rp10,64 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp3,19 triliun, dan belanja transfer Rp356,44 miliar.
Kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,19 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar.
Marullah mengatakan, terdapat delapan prioritas dan 12 target pembangunan 2023. Rencana program-program yang menjadi prioritas ini telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan berbagai kementerian dan kunjungan langsung ke lapangan.
“Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan ditambahkan, untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,” urai Heru.
BACA JUGA:
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut pihaknya akan segera melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada pekan depan.
“Kita disini mendengarkan apa yang dipaparkan oleh TAPD, kurang atau lebihnya nanti dalam pembahasan. Maka akan dilangsungkan rapat kerja Banggar dengan SKPD terkait yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November,” tutur Prasetyo.
