3 Fakta Kenapa Presiden Selalu dari Suku Jawa

YOGYAKARTA – Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, kursi Presiden Republik Indonesia selalu diduduki oleh politisi berdarah Jawa. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang ingin mengetahui fakta kenapa presiden selalu dari Jawa.

Sejarah mencatat, enam dari tujuh politisi yang pernah menjadi presiden RI berasal dari etnis Jawa. Mereka yakni, Soekarno yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Soeharto dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian Megawati Soekarnoputri yang lahir di Yogyakarta. Susilo Bambang Yudhoyono dari Pacitan, Jawa Timur, dan Joko Widodo dari Surakarta, Jawa Tengah.

Satu-satunya Presiden RI yang tidak berasal dari Jawa adalah almarhum Baharudin Jusuf (B.J) Habibie yang diangkat menjadi presiden pada 1998. Habibie diketahui lahir di Pare-Pare Sulawesi Selatan. Kendati demikian, jika ditelisik lebih dalam, Habibie masih memiliki garis keturunan Jawa dari ibunya yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lantas, apa yang menyebabkan politisi beretnis Jawa mendominasi di pentas politik nasional, termasuk dalam hal pendudukan kursi Presiden?

Fakta Kenapa Presiden Selalu dari Jawa

Dihimpun VOI dari berbagai sumber, berikut beberapa hal yang mungkin bisa jadi jawaban atas pertanyaan, mengapa presiden RI selalu berasal dari Jawa.  

1. Alasan Presiden RI Selalu dari Jawa Menurut Mitos Ramalan Jayabaya

Keterpilihan politisi beretnis Jawa sebagai Presiden Indonesia dikaitkan dengan mitos tentang ramalan Jayabaya.

Menurut ramalan Jayabaya, bakal ada sosok Ksatria Piningit dan Ratu Adil yang akan membawa tanah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan pada kemajuan dengan kepemimpinan yang adil dan berjiwa ksatria.

Ramalan tersebut juga menyebutkan bahwa sosok Rau Adil dan Ksatria Piningit adalah keturunan Kerajaan Majapahit yang lokasinya di Pulau Jawa.

Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok Ratu Adil dan Ksatria Piningit yang ada dalam ramalan Jayabaya. Akan tetapi, orang-orang yang percaya denga mitos tersebut, meyakini bahwa sosok tersebut berasal dari Suku Jawa.

2. Alasan Presiden RI Selalu dari Jawa Menurut Sejarah NKRI

Sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu akibat pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, pemerintahan Jepang di Indonesia telah membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Chosa-kai. Pembentukan BPUPKI dilakukan pada 1 Maret 1945.

BPUPKI dibentuk sebagai upaya pemerintah Jepang dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang dan didominasi oleh politisi beretnis Jawa. BPUPKI diketuai oleh Dr, Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Soeroso.

Ketika BPUPKI berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam Bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Iinkai, anggotanya juga banyak yang berasal dari suku Jawa.

Dari 21 anggota, 12 berasal dari Suku Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 orang dari Sunda Kecil atau sekarang disebut Nusa tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang beretnis Tionghoa.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Suku Jawa dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan perpolitikan tentunya lebih besar, kendati dasar yang digunakan adalah Demokrasi di mana suara terbanyak merupakan sebuah kemufakatan tapi tidak menekan kebebasan minoritas.

3. Alasan Presiden RI Selalu dari Jawa Berdasarkan Demografi Penduduk

Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa. Menurut hasil Sensus Penduduk pada 2010 silam, Jawa mendominasi 40,22 persen (95,2 juta jiwa) suku bangsa atau etnis penduduk Indonesia yang berjumlah 236.73 jiwa. Artinya pemilih terbesar dalam pemilu, pulau jawa memegang pemilih terbesar.

Dengan begitu, calon presiden yang berasal dari Jawa, punya peluang besar untuk menang dalam pemilihan umum (Pemilu).

Poin yang ketiga ini mungkin menjadi jawaban paling logis mengapa presiden selalu dari Jawa. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang, Indonesia akan dipimpin oleh politisi yang tidak berasal dari suku Jawa.