Pemerintah Dianggap Sudah Responsif Tangani Kasus Ginjal Akut 

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menilai sejauh ini pemerintah sudah sangat responsif menangani kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga karena obat sirup yang mengandung zat berbahaya. 

Rahmad mengatakan, selain meneliti dan mendalami, Pemerintah sudah berkomunikasi dengan WHO bahkan menarik obat dari pasaran.

"Artinya pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," ujar Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa, 25 Oktober. 

DPR sambungnya, mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, kata Rahmad, masyarakat juga ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Meski begitu, politikus PDIP itu tidak melihat indikasi adanya lempar tanggung jawab. Menurut Rahmad, semua pihak bekerja dalam semangat yang sama untuk mencegah lebih banyak korban.

Misalnya Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI sudah berkolaborasi menangani kasus gagal ginjal aku pada anak ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian sangat serius terhadap masalah tersebut.

"Pemerintah juga sudah meminta kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, hukum, kita serahkan ke kepolisian. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus. Jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," kata Rahmad Handoyo.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar pengobatan penyakit gagal ginjal akut digratiskan di seluruh fasilitas kesehatan.

"Siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat internal dengan sejumlah jajaran menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Oktober.

Berdasarkan data yang diterima Jokowi hingga 23 Oktober 2022, tercatat sudah ada 245 kasus gagal ginjal akut di 26 provinsi. Jokowi pun memerintahkan jajarannya agar hal ini menjadi perhatian bersama, dan menekankan keselamatan masyarakat menjadi yang utama.

"Jangan menganggap ini masalah kecil. Ini adalah masalah besar," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan sementara peredaran obat yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal, sembari menunggu hasil investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Lakukan ini secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif," katanya.

Jokowi meminta Kemenkes untuk melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya.

"Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan. Laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak," katanya.

Jokowi juga meminta BPOM untuk menarik dan menghentikan peredaran obat sirup yang secara eviden terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal. 

"Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya," kata Jokowi.