YOGYAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebutkan, ribuan hektare lahan kosong milik TNI saat ini dikelola sebagai lahan tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
"Ada sekitar 9.000 hektare lebih bekerja sama dengan Dinas Pertanian, hasilnya diberikan kepada masyarakat," kata Dudung saat menyampaikan kuliah umum "Ketahanan Organisasi dalam Kepemimpinan Strategis dan Inovatif" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Antara, Senin, 24 Oktober.
Dudung mengatakan ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya dalam bentuk perang, namun ancaman dari sisi ketersediaan pangan, energi, dan sumber daya air bersih.
Karena itu, menurut dia, prajurit TNI dikerahkan untuk membantu program pemerintah meningkatkan ketahanan, kedaulatan pangan, dan pengadaan fasilitas air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Pesan Presiden saat saya dilantik, bantu pemerintah sejahterakan masyarakat pascapandemi COVID-19 dan sejahterakan prajurit TNI," ujar dia.
Tidak sekadar terjun bertani, Dudung mengaku selalu mengimbau agar prajurit TNI mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktivitas pertanian rakyat.
"TNI harus hadir di tengah kesulitan rakyat, harus memberikan solusi, dan TNI harus hidup berdampingan, apa pun kegiatannya," kata dia.
TNI ikut mendukung pengadaan fasilitas sumber daya air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. "Sekarang ini capaiannya sudah 744 titik (faslitas air bersih) yang tersebar di seluruh Indonesia, namun mayoritas paling besar ada di Nusa Tenggara Timur," katanya.
Untuk daerah yang berisiko rawan pangan dan stunting, kata Dudung, jajaran babinsa dan koramil telah diminta menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang anggota keluarganya terkena stunting karena kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi.
BACA JUGA:
"Di daerah yang rawan, TNI lewat babinsa dan koramil menjadi bapak asuh bagi anak stunting. Kita mengecek sejauh mana program pemerintah. Minggu lalu babinsa masuk rumah warga, mengecek ada tidak warga yang tak makan. Bisa 'video call' ke pimpinan TNI atau pangdam. Jangan sampai ada keluarga yang menderita," ujar Dudung.