JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut pihaknya akan menyisir seluruh rumah sakit di Jakarta untuk mengecek kasus-kasus gagal ginjal akut misterius yang belum dilaporkan.
Hal ini, kata Widyastuti, termasuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan kasus gagal ginjal akut misterius di fasilitas-fasilitas kesehatan.
"Kesiapan kita mengumpulkan seluruh RS di DKI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, sehingga ada sensitivitas dan identifikasi lebih dini, apakah memang di RS ada kasus yang belum dilaporkan. Jadi, kami menyisir semua RS di DKI, apakah memang ada kasus di sana," kata Widyastuti saat ditemui di kantor Labkesda DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Oktober.
Selain itu, Dinkes DKI juga mempersiapkan antisipasi penambahan kasus-kasus gagal ginjal di Jakarta dengan pembekalan perawat dan dokter untuk bertugas di rumah sakit vertikal.
"Kami berkoordinasi dengan RS vertikal dan Kemenkes melakukan oembekalan bagi perawat dan dokter anak, sehingga nanti akan ada lebih banyak tim SDM, nakes, yang bisa menangani kasus ini yang berikutnya," ujar Widyastuti.
Pada Rabu, 19 Oktober malam, sudah ada 40 anak meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti berujar, angka ini terhitung sejak bulan Januari 2022. Kini, total kasus gagal ginjal akut di Jakarta sebanyak 71.
"Data sementara yang sudah kita olah januari sampai 19 oktober kemarin ada 71 kasus terlaporkan. Sebanyak 40 kasus meninggal dunia sejak Januari," ungkapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
TGIPF: Tidak Ada Intimidasi Polri terkait Batalnya Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan
20 Oktober 2022, 13:20
Terkait penyakit ginjal akut, sebanyak 16 kasus masih menjalani perawatan, dan 15 kasus telah dinyatakan sembuh. Sebanyak 60 kasus atau 85 persennya berusia di bawah lima tahun dan 11 kasus atau 15 persennya berusia 5-18 tahun.
Kasus-kasus gagal ginjal akut misterius saat ini masih menjalani perawatan di RS pemerintah, baik RS milik BUMN maupun RS milik Pemprov DKI.
"Kemudian, dari 71 kasus tadi, 35 kasus di antaranya berdomisili di DKI Jakarta, kemudian 9 Banten, Jawa barat 16 kasus, dan Jabodetabek 7 kasus," papar Widyastuti.
