JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mendeklarasikan calon presiden (capres)-nya pada akhir September 2023.
Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, KIB butuh waktu lama mengumumkan kandidat lantaran menunggu kepastikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo apakah diusung sebagai capres PDI Perjuangan (PDIP).
"Kalau Ganjar tidak diusung PDIP, ada kemungkinan KIB akan menggandengnya menjadi cawapres mendampingi Airlangga," ujar Jamiluddin, Senin, 17 Oktober pagi.
Apabila Ganjar diusung PDIP, lanjut dia, ada kemungkinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam urutan pertama bursa kandidat KIB.
Ridwan Kamil diperkirakan akan dipasangkan dengan Airlangga dalam Pilpres 2024. Namun, jarak pengumuman pasangan capres dan cawapres KIB ke publik dengan pendaftaran ke KPU yang mepet tentunya akan merugikan KIB.
"Siapa pun yang akan diusung KIB, bila dideklarasikan saat mendekati pendaftaran capres, tentu dapat merugikan partai pendukung koalisi tersebut. KIB akan kehilangan waktu berharga untuk menyosiliasikan pasangan capres yang mereka usung," katanya.
"Ibarat ketinggalan kereta, KIB akan tertinggal dalam memperkenalkan capresnya. Hal itu akan semakin sulit mendongkrak elektabilitas capres yang diusung," sambung Jamiluddin.
BACA JUGA:
Kerugian lain juga akan menimpa PAN dan PPP sebagai rekan Golkar dalam KIB. Sebab, pasangan yang diusung KIB menjadi hanya mempunyai jarak sosialisasi dan komunikasi ke publik singkat sehingga efek ekor jas bagi partai anggota KIB tidak maksimal.
Padahal, kata Jamiluddin, hasil survei elektabilitas PPP dan PAN tidak sampai 4 persen. Ini artinya, kedua partai itu berpeluang besar tidak masuk Senayan pada Pileg 2024.
"Karena itu, kalau KIB salah mengusung capres dan mendeklarasikan saat waktu pendaftaran capres mepet, maka efek ekor jas yang diharapkan akan sulit terwujud. Padahal, efek ekor jas itulah yang diharapkan PPP dan PAN untuk menyelamatkannya tidak terlempar dari Senayan pada Pileg 2024," katanya.
Berbeda dengan Golkar, tambah Jamiluddin, tanpa efek ekor jas partai beringin akan tetap melenggang ke Senayan pada Pileg 2024. Karena itu, Golkar tidak akan dirugikan bila mendeklarasikan pasangan capres mendekati September 2023.
"Perbedaan tersebut kiranya akan membuat PPP dan PAN berpikir ulang untuk mengikuti Golkar mendeklarasikan pasangan capres mendekati September 2023. Sebab hal itu tidak merugikan Golkar, tapi justru membahayakan eksistensi PPP dan PAN di Senayan," demikian Jamiluddin.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan deklarasi calon presiden (capres) yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan dilakukan menjelang pendaftaran pemilu pada September 2023 mendatang.
Untuk itu, KIB masih akan membuka diri untuk partai lain bergabung, termasuk dengan PDI Perjuangan.
Airlangga meminta seluruh kader Golkar yang hadir baik yang di lokasi maupun yang mengikuti jalan sehat secara virtual di 34 provinsi, agar siap memenangkan Golkar di pileg dan pilpres serentak di 2024.
Hal itu disampaikan Menko Ekonomi itu saat membuka kegiatan Jalan Sehat Bersama Partai Golkar, dalam rangka Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-58, di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu, 16 Oktober.