Pendemo Desak Tanda Tangan Pertanggungjawaban Permasalahan Jakarta, Anies Baswedan Menolak

JAKARTA - Peserta aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menandatangani sebuah surat dalam gelaran demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta hari ini.

Dalam surat itu, Anies diminta untuk menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan Jakarta dan berjanji akan mentransisi tanggung jawab tersebut kepada jajaran Pemprov DKI untuk diselesaikan.

Penyodoran surat pertanggungjawaban ini disodorkan saat Anies melakukan dialog kepada para pendemo yang menyuarakan sembilan masalah krusial di Jakarta untuk diselesaikan.

"Kami minta Bapak Anies dan Bapak Riza menandatangani surat ini," kata perwakilan massa aksi kepada Anies di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober.

Permintaan itu ditolak oleh Anies. Anies memandang, masyarakat tidak bisa semudah itu memaksa gubernur menandatangani surat yang belum pernah dipelajari.

"Ketika seorang gubernur menandatangani, itu bukan hanya dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari ada prosesnya supaya bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Anies.

"Intinya saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu, anda hormati itu," lanjutnya.

Ucapan itu pun langsung mendapat sorakan dari massa pendemo. Beberapa bahkan terlihat menahan emosi. Melihat kondisi sedikit tak kondusif, Anies mengingatkan agar semua yang hadir harus saling menghormati.

"Ketika anda berbicara, tidak ada yang memotong. Maka anda juga harus menghormati hak orang lain," kata Anies sebelum meninggalkan lokasi aksi dan kembali masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.

Hari ini, sekelompok warga atas nama Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menggelar demonstrasi di depan kantor Anies. KOPAJA menyatakan drop out terhadap Anies dan Riza yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanye dan menyelesaikan 9 permasalahan yang berkali-kali mereka tuntut untuk diselesaikan.

Padahal, KOPAJA telah memberi tuntutan kepada Anies untuk menyelesaikan 9 masalah ini sejak 18 Oktober 2021 lalu. Mereka telah menyampaikan sejumlah surat peringatan hingga rapor merah kepada Anies.

Berikut adalah 9 permasalahan yang memberikan dampak kelayakan hidup warga Jakarta dan dituntut untuk diselesaikan oleh Anies:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional

2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir

4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta

6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial

7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta

8. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya

9. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas.