JAKARTA - Amerika Serikat pada Hari Minggu memperingatkan 'konsekuensi bencana', jika Moskow menggunakan senjata nuklir di Ukraina, setelah Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan, wilayah yang mengadakan referendum, yang dikritik secara luas, akan mendapatkan perlindungan penuh jika dianeksasi oleh Moskow.
Pemungutan suara di empat wilayah Ukraina timur, yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang telah diambil paksa oleh Rusia, diadakan untuk hari ketiga pada Hari Minggu. Parlemen Rusia dapat bergerak untuk meresmikan aneksasi dalam beberapa hari.
Dengan memasukkan wilayah Lugansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia, Moskow dapat menggambarkan upaya untuk merebutnya kembali sebagai serangan terhadap Rusia sendiri, sebuah peringatan bagi Kyiv dan sekutu Baratnya.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan menanggapi setiap penggunaan senjata nuklir Rusia terhadap Ukraina, melansir Reuters 26 September.
Dikatakan,"konsekuensi bencana" yang akan dihadapi Moskow dari penggunaan senjata jenis tersebut telah dijelaskan.
"Jika Rusia melewati batas ini, akan ada konsekuensi bencana bagi Rusia. Amerika Serikat akan merespons dengan tegas," kata Sullivan kepada program televisi "Meet the Press" NBC.
Peringatan terbaru AS menyusul ancaman nuklir terselubung yang dibuat pada Hari Rabu oleh Presiden Vladimir Putin, yang mengatakan Rusia akan menggunakan senjata apa pun untuk mempertahankan wilayahnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov membuat poin lebih langsung pada konferensi pers pada Hari Sabtu, setelah pidato di Majelis Umum PBB di New York, di mana ia mengulangi klaim palsu Moskow untuk membenarkan invasi, bahwa pemerintah terpilih di Kyiv secara tidak sah dipasang dan diisi dengan neo-Nazi.
Ditanya apakah Rusia akan memiliki alasan untuk menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah yang dicaplok, Lavrov mengatakan wilayah Rusia, termasuk wilayah yang 'lebih diabadikan' dalam konstitusi Rusia di masa depan, "berada di bawah perlindungan penuh negara."