Anggota Komisi II DPR: SBY Perlu Jelaskan Data dan Fakta Pemilu 2024 Bakal Berlangsung Tidak Jujur

JAKARTA - Komisi II DPR RI merespons pernyataan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengaku menerima informasi bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal berlangsung tidak jujur dan adil (jurdil). 

Sehingga SBY merasa perlu untuk 'turun gunung' mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan yang akan terselenggara pada 14 Februari 2024. 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda, menilai dugaan SBY perlu dijelaskan lewat data dan fakta. Sebab jika tidak, kata Rifqi, dugaan itu bisa menjadi kampanye yang mendegradasi tahapan Pemilu 2024.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak SBY harus dijelaskan secara data dan fakta. Jika tidak, itu menjadi bagian dari kampanye mendegradasi Pemilu 2024," ujar Rifqinizamy, Senin, 19 September.  

Padahal, lanjut Rifqi, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tengah menyusun aturan dan tahapan pemilu. Dia menekankan bahwa DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, sama-sama ingin mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau Luber Jurdil. 

"Sekarang ini sedang kita susun tahapannya secara serius. Kita semua punya keinginan yang luhur untuk menghadirkan pemilu yang luber, jujur dan adil," tegas legislator PDIP itu. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menerima informasi bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.

Dugaan itu disampaikan SBY kepada kader Partai Demokrat saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 September. 

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

SBY pun menyatakan bakal turun gunung menghadapi Pemilu 2024 lantaran mendapat informasi penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut bisa tidak jujur dan adil.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.