Peningkatan Masyarakat Menerima Pemimpin Perempuan Melonjak Tajam

JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai masyarakat semakin bisa menerima kehadiran pemimpin perempuan. Apalagi dengan kehadiran Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia.

"Ketua DPR perempuan kan baru kali ini, dan menurut saya beberapa keputusannya sangat mewakili perempuan,” kata Hendri Satrio dalam keterangannya, Senin 12 September.

Pendiri Lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini merinci sejumlah undang-undang (UU) dan rancangan undang-undang (RUU) di era kepemimpinan Puan yang berpihak kepada perempuan. Seperti UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang digagas DPR.

Hendri menambahkan, menjadi Ketua DPR perempuan pertama tentunya tidak mudah dan Puan telah banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian.

“Tapi yang paling penting sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama, beban terberat Puan adalah memberikan road map dan standar bagi ketua-ketua DPR selanjutnya, termasuk Ketua DPR perempuan,” ucapnya.

Puan dinilai telah memasang standar tinggi sebagai Ketua DPR sehingga Ketua DPR selanjutnya juga harus memiliki standar yang sama.

“Jadi benchmark-nya sudah ditetapkan tinggi sama Puan. Itu yang menarik sehingga banyak keputusan-keputusan yang berpihak ke perempuan juga,” terang Hendri.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Puan pun dianggap telah membuat catatan yang sangat baik. Meski tidak mudah, kata Hendri, Puan mampu membuktikan diri melalui berbagai prestasinya.

"Puan sudah membuat sebuah catatan yang sangat baik bagi dunia parlemen Indonesia dan pemimpin di Indonesia,” ungkap Dosen Universitas Paramadina itu.

“Apalagi penerimaan pemimpin perempuan di Indonesia meningkat tajam. Dari 30-an persen sampai lebih ke 50 persen,” sambung Hendri.

Berdasarkan survei KedaiKOPI bulan Agustus 2022, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin perempuan meningkat. Hasil survei tersebut menunjukkan, sebanyak 62,4 persen responden meyakini presiden perempuan dapat mengatasi berbagai masalah Indonesia saat ini.

Di sisi lain, Survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Juni 2022 menyebut adanya kenaikan kepuasan publik kepada DPR sebesar 7,3%. Bila pada April lalu tingkat kepuasaan publik terhadap DPR sebesar 55,3%, di bulan Juni 2022 naik menjadi 62.6%