Anies Beberkan Dirinya Dipanggil KPK Soal Dugaan Korupsi Formula E Rabu Lusa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi keterangan soal dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

Pemanggilan Anies dalam kasus yang masih tahap penyelidikan ini dilakukan pada Rabu, 7 September mendatang. Anies mengaku dirinya akan datang untuk memberikan keterangan.

"Saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu tanggal 7 September pagi. Insyaallah saya akan datang," kata Anies saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, 5 September.

Anies mengaku dirinya akan menjawab semua pertanyaan KPK terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut akan menjelaskan lebih detail kepada publik setelah pemanggilan selesai.

"Saya akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas terkait Formula E. Saya jelaskan sesudai selesai," ujar Anies.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap Formula E di DKI Jakarta masih terus berlanjut. Penghentian pengusutan dipastikan tidak ada.

Belum disetop (kasusnya, red)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 31 Agustus.

Ali mengatakan pengumpulan keterangan saksi masih terus dilakukan. Pengusutan dugaan ini dipastikan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Sejauh ini masih (dilakukan pendalaman, red)," tegasnya.

Dalam pengusutan dugaan ini, KPK diketahui sudah meminta klarifikasi dari sejumlah pejabat di DKI Jakarta terkait gelaran ajang balap Formula E.

Mereka adalah Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat; mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Pati Djalal; Ketua dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria serta Anggara Wicitra.

Selain itu, KPK juga telah meminta keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Usai diperiksa, dia mengatakan telah menjelaskan beberapa hal kepada penyelidik KPK, termasuk perihal adanya peminjaman uang Rp180 miliar yang dilakukan Dispora DKI Jakarta untuk membayar commitment fee kepada Formula E Operations (FEO).

Hanya saja, peminjaman tersebut, kata Prasetyo, ternyata dilakukan sebelum aturan anggaran pelaksanaan Formula E diketuk oleh DPRD DKI.

"Ya ada persetujuan rencana tapi mengenai penganggaran, kan, dibahas di badan anggaran. Nah dalam pembahasan badan anggaran, sebelum menjadi Perda, pinjamlah Dispora itu kepada Bank DKI," kata Prasetyo kepada wartawan beberapa waktu lalu.

"Tidak (tahu soal peminjaman uang, red), kita enggak tahu. Semua masalah anggaran mereka-mereka yang buat," imbuhnya.

Bahkan, sebagai pelengkap keterangannya, Prasetyo saat itu membawa map biru berisi sejumlah dokumen. Salah satunya adalah surat dari Dispora yang kemudian dijawab oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Instruksi Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.