Jelang Pilkada, Mendagri Minta KPUD Gelar Simulasi Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pemungutan Suara

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melaksanakan simulasi sebelum Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember mendatang. Dia juga meminta pengecekan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida).

Menurutnya, simulasi ini penting supaya KPUD dan Forkompida beserta unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini paham aturan pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19.

"Mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda. Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS)," kata Tito dalam rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta seperti dikutip dari keterangan tertulis Puspen Kemendagri kepada wartawan, Senin, 23 Novermber.

Selain itu, eks Kapolri ini juga berharap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dapat melakukan koordinasi terkait prosedur pemungutan suara sebelum pemungutan suara Pilkada 2020 digelar. Semua hal terkait seperti cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, pengawasan, dan pengaturan waktu pencoblosan harus mendapatkan perhatian guna menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penularan COVIDD-19.

"Termasuk diantaranya yang paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama adalah pengaturan jam. Pengaturan jam, kalau dulu tidak, semua yang datang siapa yang datang dilayani, first in first serve. Nah sekarang tidak, itu kalau begitu akan terjadi pengumpulan, jadi yang kuncinya adalah pada KPPS," jelasnya.

Tito juga meminta agar ada perlakuan khusus bagi pemilih lanjut usia dan menderita penyakit bawaan atau penyakit komorbid karena mereka termasuk ke dalam kelompok rentan terpapar COVID-19.

"Untuk yang lansia dan yang komorbid di tengah pandemi ini karena mereka rentan penularan, kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri Tito mengatakan kesuksesan Pilkada 2020 bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU. Sehingga, dia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dengan menaati ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan.

"Mari kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat yang di bawah pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI karena memang situasi pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama Ketua KPU Arief Budiman melaporkan kepada Menko Polhukam terkait perkembangan dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, utamanya mengenai pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi lima kelompok.

Kata dia, KPU sudah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat penghitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

"Jadi, jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00-08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00-09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang," papar Arief.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah berpesan agar semua pihak baik penyelenggara pemilu maupun pihak terkait dapat menjaga situasi kondusif hingga pemungutan suara Pilkada berlangsung pada 9 Desember. 

"12 hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang," kata Mahfud saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di kantor Kemenko Polhukam Jakarta dikutip Antara, Senin, 23 November.

Selanjutnya, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman. "Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan," ujar Mahfud.