Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Tito: Bapak Kapolri dan TNI Mohon Kerahkan Anggota

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua pihak untuk mendukung penuh kerja penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada awal Desember nanti.

Tito mengatakan, dengan dukungan penuh dari semua pihak diharapkan dalam sisa tahapan sampai pemungutan suara nanti bisa berjalan dengan sukses, aman dari konflik dan COVID-19.

Menurut Mendagri, dari semua tahapan yang sudah dilakukan, semuanya berjalan lancar. Maka, ia menekankan pada semua pihak untuk membantu secara "all out" kerja penyelenggara Pilkada di sisa tahapan ini.

Karena, kata Tito masih ada sisa tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

"Ini tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU dan Bawaslu bekerja sendiri. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada," kata Tito kepada wartawan dilansir Antara, Senin, 23 November.

Kekuatan Linmas dan Satpol PP yang ada di bawah Pemda, kemudian TNI-Polri, menurut Tito ikut mendukung secara optimal penyelenggaraan pilkada.

"Bapak Kapolri, mohon kiranya mengarahkan jajaran-nya dan juga rekan-rekan TNI, karena memang situasi pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, digelar di tengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman baru kita semua," ujarnya.

Mendagri juga menguraikan beberapa aspek dari penyelenggaraan pilkada yang sudah dan sedang berjalan. Dari aspek anggaran, Kemendagri punya tugas penting untuk memfasilitasi.

Penganggaran pilkada itu sendiri kata dia ada dua sumber. Pertama, berasal dari APBD melalui NPHD. Dalam catatan Kemendagri saat ini, anggaran untuk jajaran KPU sudah tuntas 100 persen direalisasikan.

"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah merealisasikan NPHD tersebut. Kemudian Bawaslu juga kami data sudah 100 persen. Sekali lagi terima kasih banyak," tutur-nya

Namun anggaran untuk TNI dan Polri, kata Mendagri, baru terealisasi sebanyak 97 persen. Untuk tingkat provinsi sendiri sudah 100 persen, sementara tingkat kabupaten atau kota persentase-nya belum 100 persen, masih 97,43 persen, masih ada lebih kurang Rp30 miliar yang belum direalisasikan.

Kemudian sumber dana kedua dari anggaran dana pusat dengan total anggaran tercatat sebanyak Rp4,3 triliun untuk jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP.

Semuanya menurut Tito sudah terealisasi, sehingga dari segi anggaran, semua kebutuhan sudah direalisasikan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Aspek selanjutnya kata Mendagri yakni soal daftar pemilih tetap atau DPT. Semua KPU daerah sudah melaksanakan verifikasi faktual pemutakhiran data dan diperoleh angka pemilih sebanyak lebih kurang 100,3 juta.

"Ini nanti akan ada beberapa yang perlu kita selesaikan. Besok siang seluruh KPUD dan Bawaslu daerah, dari tingkat pusat kami bertiga nanti Ketua KPU dan Bawaslu dan saya akan duduk bersama dengan kepala dinas Dukcapil seluruh daerah," ucap Tito.

Sehingga Mendagri mengharapkan dalam waktu 14 hari ke depan bagi yang belum memiliki data kependudukan, baik itu KTP elektronik maupun surat keterangan, hak pilihnya tidak hilang. Surat identitas ini kata dia sangat penting karena bisa menjadi titik permasalahan atau bisa memicu konflik.

Mendagri menambahkan ke depan ada 12 hari lagi sampai dengan 5 Desember nanti, sebagai akhir dari tahapan kampanye, itu dinilai agak rawan. Semua elemen yang terlibat dalam pilkada diharapkan bisa saling menguatkan kekompakan.

Kemudian pada masa tenang 6 sampai 8 Desember, kata Mendagri tinggal kegiatan untuk membersihkan semua alat peraga. Semua alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho dan lainnya harus bersih.

"Tidak boleh lagi terjadi kerumunan besar dalam bentuk apapun, apalagi yang berpotensi melanggar jaga jarak, tidak boleh terjadi. Dan pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara," ujarnya.

Kunci agar pemilihan berjalan aman, dan juga dapat menerapkan protokol kesehatan serta partisipasi pemilih kata Mendagri yakni dengan mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan.

Dengan itu, diharapkan tidak terjadi penumpukan, selesai memilih masyarakat harus langsung pulang. Tidak ada yang berkumpul di TPS, yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja.